Wilayah Produksi Tambang Tidak Dibatasi dalam Omnibus Law

Must read

Aturan sektor pertambangan menjadi salah satu sektor sasaran pemerintah untuk melakukan perubahan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law), salah satu perubahannya yakni mengenai wilayah produksi tambang mineral dan batubara (minerba) yang kini tidak lagi dibatasi.

Peraturan mengenai wilayah produksi pertambangan tertuang dalam Omnibus Law pasal 83 huruf c.

Nantinya, luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk kegiatan produksi minerba diberikan dari hasil evaluasi pemerintah. 

Hasil evaluasi pemerintah pusat inilah yang akan menentukan rencana kerja seluruh wilayah produksi yang diusulkan oleh pelaku usaha pertambangan khusus.

Pasal Omnibus Law tersebut merevisi UU nomor 4 tahun 2009 pasal 83 tentang Pertambangan Minerba.

Sebelumnya luas satu WIUPK untuk operasi tambang mineral logam dibatasi hingga 25 ribu hektar, dan batas luas wilayah produksi batubara seluas 15 ribu hektar.

Tidak dibatasinya luas wilayah produksi tambang dalam Omnibus Law ini akan berdampak pada pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama.

Baca Juga: Pemerintah Genjot Investasi Minerba Lewat UU Cipta Kerja

Sehingga batasan luas dalam operasi tambang yang sudah berjalan tidak perlu direvisi. 

Sebagai informasi, tidak hanya mengenai luas wilayah tambang, Omnibus Law juga turut menetapkan sejumlah peraturan terkait dengan sektor tambang minerba seperti jangka waktu kegiatan usaha tambang hingga ketentuan pemberian izin usaha tambang.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi menjelaskan aturan-aturan dalam Omnibus Law disusun demi menjamin kepastian berinvestasi khususnya di sektor pertambangan minerba.

Menurut Pendapat Kamu ?

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article