UU Minerba Dongkrak Royalti Pertambangan

UU Minerba Dongkrak Royalti Pertambangan

Turunan-UU-Minerba-Bakal-Dongkrak-Royalti-Pertambangan
UU Minerba Dongkrak Royalti Pertambangan

Pemerintah saat ini di DPR sedang mempersiapkan aturan tambahan sebagai turunan menopang Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Melalui beleid berbentuk peraturan pemerintah (PP) itu, otoritas akan mengerek besaran royalti pertambangan bagi pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mendapatkan perpanjangan kontrak.

Saat ini ada tujuh perusahaan tambang jumbo yang kontraknya segera berakhir. Misalnya, kontrak PT. Arutmin Indonesia akan selesai pada 1 November 2020.

Kemudian PT. Kendilo Coal Indonesia berakhir 13 September 2021, PT. Kaltim Prima Coal yang akan habis 31 Desember 2021.

Ada pula kontrak PT. Multi Harapan Utama yang akan habis 1 April 2022, PT. Adaro Indonesia yang berakhir pada 1 Oktober 2022, PT. Kideco Jaya Agung yang habis 13 Maret 2023, serta kontrak PT. Berau Coal yang akan selesai pada 26 April 2025.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arief menjelaskan. Pemerintah sedang membahas tiga PP dan ditargetkan selesai paling lambat Desember 2020.

Baca Juga: MIND ID Bakal Olah Red Mud?

Beleid yang dibahas antara lain PP tentang pengelolaan pertambangan minerba, PP terkait wilayah pertambangan, serta PP tentang pembinaan dan pengawasan, yang di dalamnya antara lain terdapat pengaturan perihal reklamasi dan pasca tambang.