UU Minerba Disahkan, Ini Respons Emiten Batu Bara

UU Minerba Disahkan, Ini Respons Emiten Batu Bara

UU-Minerba-Disahkan-Ini-Respons-Emiten-Batu-Bara
UU Minerba Disahkan, Ini Respons Emiten Batu Bara

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada hari ini, Selasa (125/2020). Resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atas Revisi Perubahan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi undang-undang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, ada 7 tambang raksasa generasi pertama yang menanti kepastian perpanjangan PPKP2B dan perubahan status menjadi IUPK-OP.

Pengesahan Revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara atau  UU Minerba disambut positif oleh emiten batu bara, mengingat keputusan itu akan memberikan kepastian hukum terhadap perpanjang kontrak masa tambang.

Dua dari ke tujuh tambang merupakan anak usaha dari PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) yaitu, PT. Arutmin Indonesia—habis masa kontrak pada 1 November 2020— dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC)—habis masa kontraknya pada 31 Desember 2021. 

Kemudian, tambang milik PT. Adaro Indonesia, entitas anak usaha PT. Adaro Energy Tbk. (ADRO), yang habis masa kontrak pada 1 Oktober 2022 . Selanjutnya tambang PT. Kideco Jaya Agung, entitas anak usaha PT. Indika Energy Tbk. (INDY) yang masa kontraknya bakal habis pada 13 Maret 2023. 

Lalu ada tambang PT. Multi Harapan Utama (MHU) yang bakal habis kontraknya pada 1 April 2022, tambang PT. Berau Coal—habis kontrak pada 26 April 2025—, dan PT. Kendilo Coal Indonesia (KCI), — habis kontrak pada 13 September 2021.

Baca Juga: Harga Batu Bara Berpotensi Menguat

Group CEO Indika Energy Azis Armand mengatakan bahwa pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-undang akan berdampak positif terhadap kepastian hukum dan investasi yang fundamental dalam segala kegiatan usaha termasuk pertambangan yang berisiko tinggi dan memerlukan modal besar.