UU Minerba Dinilai Cuma Untungkan Swasta

UU Minerba Dinilai Cuma Untungkan Swasta

UU-Minerba-Dinilai-Cuma-Untungkan-Swasta
UU Minerba Dinilai Cuma Untungkan Swasta

UU Minerba yang telah disahkan oleh pemerintah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Sejumlah pihak yang berasal dari berbagai latar belakang akan menggugat Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada hari ini, Jumat (10/7).

Gugatan dilakukan karena UU Minerba dinilai hanya menguntungkan perusahaan batu bara swasta. Namun mengurangi manfaat dari hasil pengelolaan sumber daya alam kepada negara.

Gugatan ini diajukan dalam rangka permohonan uji hukum formil atau melihat aturan dari kesesuaian dengan undang-undang terdahulu.

Permohonan diajukan ke MK dengan pemohon terdaftar, yaitu Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan. Ketua PPUU DPD Alirman Sori, Anggota DPD Tamsil Linrung, dan Perkumpulan Serikat Islam Hamdan Zoelva.

Kemudian, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dan Direktur Indonesian Mining Watch (IMW) Budi Santoso.

Lalu juga turut melibatkan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Ilham Rifki Nurfajar dan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia M. Andrean Saefudin.

Marwan mengatakan gugatan dan permohonan uji formil dilakukan karena UU 3/2020 dianggap tidak memenuhi prosedur berdasarkan tata cara perundang-undangan.

Pertama, pembahasan Datar Isian Masalah (DIM) tidak tuntas oleh Anggota DPR 2014-2019. Namun kemudian dilanjutkan oleh para Anggota DPR 2019-2024.

Baca Juga: Minyak Mentah Melemah! Akibat PHK Karyawan?

“Carry over DIM dari DPR periode lalu, ini seharusnya tidak bisa dilakukan. Kalau tidak selesai. Harus dibahas lagi dari awal di periode yang baru,” ungkap Marwan.