UU Cipta Kerja Dongkrak Investasi Sektor ESDM

UU Cipta Kerja Dongkrak Investasi Sektor ESDM

UU Cipta Kerja Dongkrak Investasi Sektor ESDM
UU Cipta Kerja Dongkrak Investasi Sektor ESDM

Pemerintah menyampaikan bahwa UU Cipta kerja membawa atmosfer positif bagi iklim investasi pertambangan Indonesia.

Melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mampu menarik investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Investasi memberikan efek berganda seperti penyerapan tenaga kerja. 

Intinya adalah memudahkan investasi dan keseluruhan memberikan nilai tambah bagi SDA kita. Biar investasi bisa masuk dan tenaga kerja bisa terserap,” kata Arifin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Rabu (7/10). 

Arifin mengungkapkan, salah satu upaya menarik investor di sektor pertambangan dengan membebaskan pungutan royalti alias nol persen.

Kebijakan ini diberikan bagi pelaku usaha yang menanamkan modalnya bagi kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara.

Dengan pembebasan pungutan royalti diharapkan bahan baku hilirisasi batu bara semakin bersaing.

Meski royalti nol persen, namun Arifin menegaskan penerimaan negara tidak akan terganggu.

“Itu kami sudah sepakat untuk meningkatkan penerimaan negara meningkatkan nilai tambah pengolahan batu bara dengan pengenaan royalty 0 persen. Ini adalah bagaimana bahan baku bisa kompetitif lalu investasi bisa dilaksanakan lalu bisa tenaga kerja bisa terserap dan memiliki nilai kompetitif,” ujarnya. 

Lebih lanjut Arifin menegaskan sektor minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan tidak mengalami perubahan.

Artiannya pelaku usaha masih mendapatkan kepastian hukum dari undang-undang yang sudah ada.

“Soal tenaga listrik, penyediaan tenaga listrik, RUPTL itu dilakukan perluasan izin usaha diberikan kemudahan, peningkatan tarif harga listrik,” ujarnya. 

Sementara untuk energi baru terbarukan, lanjut Arifin, khususnya dalam panas bumi, pemerintah mengubah peraturan dengan harapan pengembangan panas bumi bisa lebih baik ke depan. 

Baca Juga: Manfaat Omnibus Law Untuk Bisnis Batu Bara

Dia mengatakan omnibus law memangkas berbagai aturan dan perizinan yang selama ini berbelit.

“SDA panas bumi, terkait dengan pengaturan simplifikasi perizinan panas bumi. Itu diselenggarakan pemerintah pusat, pemda, pemkot. Itu kita hilangkan perizinan soal pemanfaatan langsung. Semua mengacu pada PMSK. Harga energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung juga kita hilangkan,” ujarnya.