Ternyata 3 PKP2B Ini Sudah Mengajukan Perpanjangan!

Ternyata 3 PKP2B Ini Sudah Mengajukan Perpanjangan!

Ternyata 3 PKP2B Ini Sudah Mengajukan Perpanjangan!
Ternyata 3 PKP2B Ini Sudah Mengajukan Perpanjangan!

Kementerian ESDM mencatat sudah 3 perusahaan pemegang (PKP2B) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara  yang mengajukan perpanjangan izin.

Ketiga PKP2B tersebut memohon agar bisa mengubah statusnya dari PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi.

Ada tujuh PKP2B generasi pertama yang kontraknya bakal berakhir mulai tahun ini hingga 2025.

Dari ketujuh PKP2B tersebut, tiga PKP2B yang sudah mengajukan permohonan perpanjangan.

Ketiga PKP2B tersebut adalah PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT. Multi Harapan Utama.

Merujuk pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), Kontrak Karya (KK) maupun PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian.

Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

PKP2B yang ingin berlanjut menjadi IUPK wajib melaksanakan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara di dalam negeri.

IUPK sebagai kelanjutan operasi mempertimbangkan sejumlah hal.

Yakni keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan dalam rangka konservasi, serta kepentingan nasional.

“Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK apabila KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik,” sambung Ridwan.

Permohonan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian diajukan kepada Menteri ESDM paling cepat 5 tahun dan paling lambat 1 tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir.

Perusahaan yang kontraknya berakhir dalam waktu dekat adalah PT. Arutmin Indonesia (AI).

Baca Juga: Kaum Milenial Tersilaukan Investasi Emas

Arutmin memiliki wilayah tambang dengan luas 57.107 ha, dan kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020.