Terkait Minerba, Terdapat 13 Catatan ESDM

Terkait Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil semua pelaku dan pengusaha tambang mineral dan batu bara (minerba) pada Rabu (9/10/2019). Pertemuan tersebut membahas evaluasi 10 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Selama sekitar 2 jam dari pukul 13.00 – 15.00 WIB evaluasi tersebut berlangsug. Kementerian ESDM dan pelaku usaha mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada dan mencoba mencari solusi ke peraturan turunan dari UU tersebut. Setidaknya ada tujuh asosiasi yang dipanggil yakni Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI), Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Indonesia Mining Association (IMA), dan Kadin Indonesia (Kadin).

Baca Juga : Tol Listrik, PLN Siap Penuhi Kebutuhan Smelter di Sulawesi Tenggara

Sementara untuk perusahaan, yang diundang di antaranya adalah PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia (dua anak usaha PT Bumi Resources Tbk/BUMI), PT Antam Tbk (ANTM), PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan beberapa perusahaan tambang ternama lainnya.

Terkait Minerba, terdapat 13 masalah yang menjadi catatan di sektor minerba. Permasalahannya beragam, mulai dari tumpang tindih lahan yang terjadi sejak dulu sampai perizinan terkait dengan RUU yakni terkait izin Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Belum ada kesimpulan dari pertemuan tersebut. Masing-masing pihak hanya menyampaikan pandangan dari pemetaan masalah tersebut.