Soroti RUU Minerba Yang Syarat Kepentingan Pengusaha Tambang

Sejumlah praktisi di bidang pertambangan menyoroti pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undangan Mineral Dan Batubara (RUU Minerba). Revisi aturan yang kini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu, diduga sarat isi titipan dari pengusaha tambang.

Salah satu titipan itu soal batasan luas wilayah pertambangan. Disebutkan dalam pasal 169 A (2b) pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba, perusahaan tambang diperkenankan melanjutkan operasi produksi dengan luas wilayah sebagaimana yang sudah disetujui. Tanpa dijelaskan batasan maksimalnya.

Padahal, dalam UU Minerba sebelumnya, dinyatakan maksimal luas area tambang adalah 15.000 hektare.

Baca juga: Uni Eropa Ancam Gugat RI ke WTO Soal Larangan Ekspor Nikel

“Ditetapkan tidak dapat melebihi perluasan total maksimum 15.000 hektare, draf yang tercantum dalam DIM secara tersembunyi dimungkinkan melebihi masimum tersebut, dan ini dapat disebut sebagai jebakan bagi Pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers saat menghadiri diskusi tentang RUU Minerba di Jakarta, Kamis (28/11).

Untuk diketahui, dalam kurun waktu lima tahun mendatang, ada enam perusahaan swasta pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama, yang akan habis masa kontrak. Seluruh PKP2B itu memiliki luas lahan lebih dari 15.000 hektare.

Pasal ini memperlihatkan kalau Pemerintah berpihak kepada swasta dari pada BUMN.

Menanggapi RUU yang dinilai sarat pesanan ini, DPR diminta agar menyusun draf baru, dengan membuang pasal-pasal yang disinyalir mengutamakan kepentingan pengusaha swasta. Perlu untuk dimulai dari awal, bukan dengan carry‚Äźover atas draf yang DIM sudah disusun.