Sektor Tambang Sambut RUU “Cipta Kerja”

Menurut laporan yang dilansir Reuters Selasa (18/02) petang. RUU “Cipta Kerja” dari Presiden RI Joko Widodo berusaha mengubah sekitar 80 undang-undang yang memengaruhi banyak sektor bisnis. Termasuk pertambangan guna memperbaiki aturan yang dianggap rumit bagi para investor.

Sektor-Tambang-Sambut-RUU-‘Cipta-Kerja’
Sektor Tambang Sambut RUU “Cipta Kerja”

Perusahaan tambang di Indonesia menyambut baik perubahan aturan pertambangan RI yang diajukan berdasarkan undang-undang baru.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi, meskipun para kritikus khawatir bahwa perubahan tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat mendukung ekspansi polusi batubara dan mengancam perlindungan lingkungan.

Indonesia adalah negara pengekspor utama batubara termal, produk timah dan nikel. Tetapi keseluruhan investasi pertambangan turun dari Rp 79 triliun ($5,8 miliar) pada 2017 menjadi Rp 59 triliun ($4,3 miliar) tahun lalu, data dari dewan investasi Indonesia menunjukkan.

Baca Juga : Berburu ‘Tambang Emas’ Asteroid di Luar Angkasa

Para penambang menjadi yang paling mendukung ketentuan RUU ini dan akan menetapkan ukuran area penambangan berdasarkan rencana kerja yang diajukan untuk mendapat persetujuan pemerintah.

Langkah itu akan menggantikan aturan saat ini yang akan membatasi ukuran tambang batubara menjadi 15.000 hektar (37. 000 hektar) dan tambang mineral lainnya menjadi 25.000 hektar ketika penambang mengubah kontrak ke izin resmi baru.

RUU ini juga akan memungkinkan para penambang untuk menerima izin waktu awal penambangan selama 30 tahun yang dapat diperpanjang secara berkala selama tambang masih menghasilkan tetapi hanya jika penambang berinvestasi dalam proyek peleburan bijih hilir atau gasifikasi batubara.