Sektor Pertambangan Rakyat Papua Sumbang PAD Rp35 Miliar/Bulan

Must read

Pertambangan Rakyat Papua Sumbang PAD Rp35 Miliar/Bulan

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua menyebutkan bahwa sektor pertambangan rakyat di wilayah Papua diprediksi dapat berkontribusi hingga Rp 35 miliar per bulan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat.

Tapi sayangnya, sektor pertambangan rakyat di Papua ini masih belum bisa digarap dengan baik.

Oleh karena itu, sektor pertambangan rakyat ini, kedepannya, harus digarap dengan baik. Saat ini, Pemda setempat sedang mendesain dan merencanakan bagaimana sebuah kelayakan harus diberikan kepada pertambangan rakyat.

Masalah saat ini, banyak tambang rakyat yang belum mendapatkan izin dari Pemprov Papua karena belum adanya penetapan status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sektor pertambangan rakyat ini juga tidak digarap dengan baik karena kewenangannya itu bukan ada di daerah, namun ditetapkan oleh menteri, lalu nantinya gubernur yang akan mengeluarkan izinnya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, nantinya pihak Pemda Papua akan mendesain agar pertambangan rakyat ini ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kebijakan otonomi khusus.

Untuk itu, semua pihak perlu duduk bersama agar tidak terus merugikan pihak daerah.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Insentif untuk Hilirisasi Batu Bara

Rapat ini harus segera diselenggarakan demi keuntungan daerah Papua. Sumber penerimaan Pertambangan rakyat bukan untuk ESDM, melainkan pemerintah daerah Papua sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Terkait tindakan realisasinya, saat ini Dinas ESDM Papua masih terhambat dengan biaya operasional dalam melakukan kajian karena harus melibatkan tim yang besar dan sewa pesawat.

“Dalam melakukan kajian harus mendalam, jadi diperlukan tim yang besar. Dalam kajian juga dapat dikonversikan lahan pada pertambangan rakyat dalam 1 tahun, dengan begitu dapat diprediksikan berapa peluang yang ada,” Jelas Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua, Fred James Boray.

Melihat aturan saat ini, perijinan tidak sepenuhnya dari pemerintah daerah, namun harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu baru gubernur bisa mengeeluarkan izinnya.

“Jadi kami harap agar segera ditetapkan rekomendasi pertambangan rakyat. Sumber penerimaan bukan untuk ESDM, tapi penerimaan untuk pemerintah daerah dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambah Fred.

1 COMMENT

Menurut Pendapat Kamu ?

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article