RUU Minerba, Pemerintah Sinkronisasi Daftar Invetarisasi Masalah

Tentang RUU Minerba, Pelaksanaan usaha industri tambang di Indonesia sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tambang ini manghadapi banyak sekali masalah. Untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan bagi kegiatan ini.

Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam Tahah Air agar dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Hal tersebut diimplementasikan melalui lanjutan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Tahun 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) antara pemerintah dengan DPR RI.

“Pemerintah segera melakukan sinkronisasi Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) karena terkait dengan beberapa kementerian. Dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), teknisnya mengenai hilirisasi yang perlu dibahas bersama kementerian lain.

Baca juga: Industri Tambang Indonesia Masih Potensial, Tapi Terkendala Regulasi

Pembahasan DIM dalam RUU Minerba

Pembahasan DIM dalam RUU Minerba melibatkan lima kementerian, yaitu Kemenperin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyusunan DIM RUU Minerba terkait sinkronisasi dengan Undang-Undang Perindustrian yang berkaitan dengan hilirisasi telah disampaikan kepada DPR, diharapkan mampu mengakomodasi pandangan lima kementerian terkait, serta dapat dilakukan penyempurnaan substansi terkait UU tersebut.

Ada lima pandangan Kemenperin dalam penyusunan DIM RUU Minerba yang perlu disinkronkan dengan kementerian terkait. Pertama, berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Kementerian ESDM dengan Kemenperin. Kemudian, dualisme perizinan masih belum diselesaikan karena kegiatan pengolahan dan pemurnian masuk dalam ruang lingkup kegiatan usaha pertambangan.

Selanjutnya, ketentuan ekspor bijih atau ore dan konsentrat dihapuskan, tetapi tetap diperbolehkan dengan alasan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksananya. Selain itu, kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam kegiatan pertambangan belum diatur secara detail, termasuk apakah ada aturan pelaksananya lebih lanjut.

Berikutnya, masih dikenakannya divestasi terhadap kegiatan smelter yang terintegrasi secara administratif tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertambangan seperti pada PT Freeport Indonesia.

Sinkronisas

Masih terkait RUU Minerba, pemerintah akan melakukan sinkronisasi lintas kementerian yang mendapatkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membahas beleid tersebut, khususnya dengan Kemenkeu terkait penerimaan negara, Kemenperin mengenai hilirisasi, dan Kemendagri terkait dengan perizinan di tingkat daerah.

Ada 12 poin yang menjadi DIM dalam penyusunan RUU Minerba. Enam diantaranya merupakan usulan dari pemerintah, dan enam lainnya menjadi usulan pemerintah dan DPR.

Keenam poin yang menjadi usulan pemerintah adalah penyelesaian permasalahan antar sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, meningkatkan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi nasional, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba, mendorong peningkatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba, dan pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan.

Sedangkan enam poin lainnya yang menjadi usulan pemerintah dan DPR, yaitu mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tersedianya rencana pertambangan minerba, serta penguatan peran pemerintah pusat dalam bimbingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.