RUU Minerba Beri Karpet Merah Untuk Pengusaha?

RUU Minerba Beri Karpet Merah Untuk Pengusaha?

RUU Minerba Beri Karpet Merah Untuk Pengusaha
RUU Minerba Beri Karpet Merah Untuk Pengusaha

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI) Hendra Sinadia menepis pernyataan banyak pihak tentang karpet merah.

Menurutnya, beleid yang baru disahkan ini tidak serta merta menguntungkan pengusaha tambang saja.

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara atas revisi UU No. 4/2009 yang baru saja disahkan memberikan kepastian berusaha untuk sektor pertambangan Tanah Air.

Aturan ini pun disebut memberikan karpet merah bagi para pengusaha khususnya untuk tambang batu bara khususnya bagi para pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Baru Bara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBI) Hendra Sinadia menepis pernyataan banyak pihak tentang karpet merah. Menurutnya, beleid yang baru disahkan ini tidak serta merta menguntungkan pengusaha tambang saja.

Hendra menjelaskan, aturan di Indonesia sebenarnya sudah jauh lebih ketat dari negara lain. Di Indonesia, konsesi harus diperpanjang berkala yakni pertama diberikan 30 tahun lalu dilakukan perpanjang 2×10 tahun

“Di negara lain enggak ada masa izin. Jika cadangan tambang 80 tahun, berarti konsesinya segitu,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2020).

Hendra juga membandingkan dengan perusahaan minyak dan gas yang bisa mengajukan perpanjangan izin 10 tahun sebelum konsesi habis. Untuk perusahaan minerba, aturannya tak berubah, yaitu 2 tahun sebelum habis masa berlaku.

Baca Juga: Harga Emas Antam Capai Rp 908 Ribu

“Jadi sebenarnya UU ini memberikan kepastian usaha dari PKP2B yang sudah ditetapkan 30 tahun lalu,” katanya.

Selain itu, para pemegang kontrak PKP2B di Indonesia ini berkontribusi sebesar 70 persen dari produksi batu bara nasional sehingga tentu akan berdampak pada sektor investasi tambang di Tanah Air.