RUU Cipta Kerja Isyaratkan Kebut Hilirisasi

RUU Cipta Kerja Isyaratkan Kebut Hilirisasi

RUU Cipta Kerja Isyaratkan Kebut Hilirisasi
RUU Cipta Kerja Isyaratkan Kebut Hilirisasi

Pada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja ketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (05/10/2020).

Hilirisasi produk pertambangan jadi salah satu poin yang diatur dalam UU ini yaitu tentang sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan dokumen UU Cipta Kerja pada halaman 182, tepatnya Pasal 39 yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, disebutkan bahwa di antara Pasal 128 dan 129 UU Minerba disisipkan satu pasal yakni Pasal 128 A.

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara yakni berupa pengenaan royalti sebesar 0%.

Dengan adanya ketentuan ini, pengusaha batu bara dengan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang biasanya dikenakan royalti 13,5%.

Namun, bila royalti turun menjadi 0% karena melakukan hilirisasi. Maka, royalti yang selama ini dibayar ke pemerintah tersebut menurutnya bisa dialihkan untuk mengembangkan hilirisasi.

Namun demikian, perlu adanya penegakan hukum untuk mengawal UU yang sudah berlaku ini agar berjalan sesuai semestinya.

Baca Juga: Inisiatif Strategis Petrosea

Menurutnya UU Cipta Kerja ini memberikan kepastian investasi, sehingga akan berdampak pada iklim investasi yang semakin atraktif karena telah dijamin oleh pemerintah.

Investasi akan menjadi atraktif jika ada jaminan kepastian investasi dan kepastian hukum berusaha.