RPP UU Minerba Ditarget Akhir Tahun

RPP UU Minerba Ditarget Akhir Tahun

RPP UU Minerba Ditarget Akhir Tahun
RPP UU Minerba Ditarget Akhir Tahun

Penerbitan tiga rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tata pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diproyeksikan rampung pada Desember 2020

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaika ketiga RPP tersebut masih dalam proses penyusunan, poin-poinya meliputi RPP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

RPP tentang Wilayah Pertambangan

RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang

Irwandy Arif Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batubara menyapaikan; Pembahasan draft RPP tersebut telah selesai dan RPP ditargetkan akan rampung dalam pada Desember 2020.

RPP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan secara khusus menjadi poin prioritas.

Dan akselerasi pembahasannya akan depercepat sebab mengatur terkait pelayanan perizinan.

“Sudah selesai kami bahas, tapi belum final itu adalah PP terkait pengusahaan. Menteri nyatakan harus selesai Desember tahun ini,” katanya, Kamis (29/7/2020).

Terdapat sejumlah poin penting yang menjadi sorotan dalam RPP tersebut. Seperti pendelegasian perizinan ke pemerintah daerah (pemda), mekanisme perpanjangan PKP2B, dan lain-lain.

Baca Juga: Alternatif Tujuan Ekspor Batu Bara Masih Belum Efektif

Mekanisme pendelegasian perizinan ke pemda, Kementerian ESDM menyodorkan tujuh jenis perizinan yang dapat didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Ketujuh izin tersebut adalah:

  1. IUP mineral bukan logam.
  2. IUP batuan (semua jenis batuan material lepas dan batuan beku, seperti; Marmer, andesit, batu kali, pasir laut, batu apung, dan lain-lain)
  3. Surat izin penambangan batuan (jenis dibatasi hanya untuk material lepas seperti tanah urug, tanah liat, kerikil sungai, pasir urug).
  4. Izin pertambangan rakyat (IPR)
  5. Izin pengangkutan dan penjualan (khusus mineral bukan logam dan batuan)
  6. Izin usaha jasa pertambagan (khusus satu provinsi)
  7. IUP untuk penjualan
  8. Untuk sisanya, seperti IUP mineral logam, IUP batu bara, IUP batuan yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan/industri, IUPK, Izin Penugasan, izin pengangkutan dan penjualan (khusus mineral logam dan batu bara), izin usaha jasa pertambangan (khusus nasional), menjadi tugas dan wewenang pemerintah pusat.

“Kira-kira yang akan didelegasikan ke pemda itu. Ini baru usul belum final. Kalau di UU yang pasti didelegasikan ke pemda, IPR dan surat izin penambangan batuan,” kata Irwandy.

Secara terpisah, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Maman Abdurahaman mengatakan.

Selain memberikan kepastian usaha, UU Minerba yang baru juga akan memperbaiki tata kelola perizinan tambang di daerah.

Menurutnya, pemberian kewenangan perizinan berlebih ke pemda seringkali membuat IUP diperdagangkan.

“Kalau musim pilkada itu mulai banyak yang tawarkan IUP untuk modal kampanye. Karena sudah ditarik ke pusat maka mereka enggak akan bisa memperdagangkan IUP-IUP itu. Ini realitas yang terjadi dilapangan,” katanya Selasa (28/7/2020).