RPP Minerba Mempermudah Pemburu Rente?

RPP Minerba Mempermudah Pemburu Rente?

RPP Minerba Mempermudah Pemburu Rente?
RPP Minerba Mempermudah Pemburu Rente?

Pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai paraturan turunan dari Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang baru diundangkan pada 10 Juni 2020.

Kendati belum diterbitkan pemerintah, namun RPP Minerba tersebut sudah mengundang protes dan kritikan terutama dari koalisi masyarakat sipil Indonesia. 

Mereka meminta penundaan dan pembatalan RPP Minerba ini dikarenakan terdapat sejumlah pasal yang dianggap bermasalah di dalam Rancangan PP ini.

Salah satunya yaitu adanya ketentuan pemindahtanganan IUP berdasarkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang tertuang pada Pasal 12.

Menurutnya, ini berpotensi menimbulkan lebih banyak lagi peluang bagi pemburu rente yang merugikan negara.

Berdasarkan dokumen RPP Minerba, pada Pasal 12 dalam RPP ini diatur bahwa “Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.”

IUP di UU Minerba yang lama tidak bisa dipindahtangankan, tapi di RPP ini dengan persetujuan menteri diperbolehkan. Ini pasal memunculkan rente baru.

Orang tidak niat akan melakukan penambangan asal portofolio dapat izin dan dipindahtangankan. Ini akan jadi rente baru.

Baca Juga: Kapasitas Angkutan Batu Bara PTBA 20 Juta Ton/Tahun

Persetujuan Menteri dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan paling sedikit:

  1. telah selesai melakukan kegiatan tahap eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan,
  2. memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial,
  3. menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pengalihan IUP.