Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara Menimbulkan Polemik

Pertambangan Mineral dan Batubara
Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara Menimbulkan Polemik

Revisi Undang-Undang (RUU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih menimbulkan polemik. Masih ada beberapa poin pada beleid tersebut yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan stakeholder terkait. Salah satu poin yang cukup menjadi perhatian bagi pihak pengusaha adalah kewajiban hilirisasi hasil tambang.

Dahulu, poin ini tertuang dalam pasal 103 ayat 1. Di sana tertulis pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Bisnis hilirisasi pertambangan, khususnya batubara masih cukup menantang. Dibutuhkan teknologi yang lebih canggih untuk menunjang kegiatan tambang batubara di sektor hilir.

Di samping itu, hilirisasi merupakan proyek bisnis jangka panjang yang mana modal investasi yang dikucurkan investor kemungkinan baru akan kembali 10 atau 20 tahun lagi. Belum lagi masalah harga jual produk hilir dari batubara yang masih menimbulkan perdebatan.

Baca juga artikel terkait Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara:

  1. Harga Minyak Mentah Tidak Pasti Jelang Pertemuan OPEC
  2. Harga Emas Spot Antam Melemah

Pemerintah perlu membuat kebijakan dan peraturan pelaksana yang dapat menjamin nilai keekonomian bisnis hilir.

Di sisi lain, ketika tantangan hilirisasi batubara belum usai, perusahaan-perusahaan batubara besar juga disibukkan oleh ketidakpastian perpanjangan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).