Revisi UU Minerba, Kementerian ESDM Tidak Memiliki Kepastian Hukum

Revisi UU Minerba
Revisi UU Minerba, Kementerian ESDM Tidak Memiliki Kepastian Hukum

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyatakan kepastian hukum sektor pertambangan tidak sebaik sektor migas. Ini lantaran, revisi Undang-undang (UU) Nomor 4 2009 tentang Pertambangan Minerba tak kunjung selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Padahal, UU Minerba penting untuk memberikan perpanjangan kontrak bagi perusaaan batu bara. Gatot menjelaskan hingga kini belum ada kepastian hukum terkait waktu perpanjangan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) setelah 30 tahun.

Baca juga: Guncangan Harga Tambang Internasional Mempengaruhi HPE

Padahal di negara lain tidak ada pembatasan waktu kontrak. Salah satunya di Kanada yang memberikan kontrak pertambangan tak terbatas bagi investor.

Oleh karena itu, Bambang berharap ada aturan yang pasti terkait perpanjangan kontrak pertambangan. Dengan begitu, investor tertarik menanamkan modalnya di sektor pertambangan Indonesia.