PP Pajak Batu Bara Segera Diteken Jokowi

PP Pajak Batu Bara Segera Diteken Jokowi

PP Pajak Batu Bara Segera Diteken Jokowi
PP Pajak Batu Bara Segera Diteken Jokowi

Pemerintah siapkan peraturan yang akan mengatur pajak batu bara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan akan segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pertambangan batu bara.

Hal itu dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Dalam catatan Yustinus, draft final rancangan PP itu sudah berada di kantor Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden.

“Iya setahu saya masih proses ttd (tanda tangan),” ujarnya.

Menurut dia, ada lebih dari PP terkait batu bara. Perpajakan berasal dari Kemenkeu, sedangkan RPP Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara berasal dari Kementerian ESDM.

“Saya cek masih di Setneg, proses finalisasi. Artinya RPP sekarang di Setneg untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya,” kata Yustinus.

Salah satu poin penting dalam PP itu adalah pengaturan perpajakan dan/PNBP kepada pelaku usaha batu bara, terutama bagi para pemegang IUPK batu bara sebagai perpanjangan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Selain PP terkait perpajakan, pelaku usaha juga menunggu PP Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Baca Juga: Smelter Nikel Mulai Dibangun di KEK Palu

Salah satu perusahaan yang kontrak tambangnya berakhir adalah PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang jatuh pada hari ini.

Kendati demikian, belum ada tanggapan dari Arutmin dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) apakah kontrak itu diperpanjang atau tidak.