Polemik Penambang vs Pemilik Smelter Bijih Nikel

Polemik Penambang vs Pemilik Smelter Bijih Nikel

Polemik Penambang vs Pemilik Smelter Bijih Nikel
Polemik Penambang vs Pemilik Smelter Bijih Nikel

Polemik harga jual bijih nikel masih belum menemukan kata damai. Kendati Pemerintah telah menerbitkan aturan tata niaga nikel di dalam negeri yang disebut harga patokan mineral atau HPM.

Namun, apa yang terjadi di lapangan masih jauh dari harapan. Mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun larangan ekspor sudah berlaku. 

Pemerintah saat ini telah membentuk satuan tugas untuk mengawasi tata niaga produsen dan pembeli bijih nikel pada 20 Juli 2020.

Satgas ini dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang terdiri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Terkait perkembangan kerja Satgas, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak belum bisa menjelaskan lebih jauh. “Rabu baru bisa saya update, setelah rapat koordinasi,” ujar dia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada bulan lalu menyatakan pemerintah harus tegas dalam mengawasi penerapan HPM bijih nikel.

“Kita tidak perlu sungkan untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh,” ujarnya ketika memimpin rapat koordinasi virtual.

Satgas HPM ketika itu juga sudah memberikan sejumlah rekomendasi.

Pertama, memberi batas waktu hingga 1 Oktober 2020 kepada seluruh perusahaan smelter untuk menyesuaikan pembelian bijih nikel sesuai HPM.

Baca Juga: BPPT Dukung Pembentukan Ekosistem Smart Energy

Kedua, meminta Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk memberi sanksi administratif berupa surat peringatan hingga pencabutan izin bagi perusahaan smelter yang tidak patuh.