PGN Pastikan Pasokan Gas untuk Pembangkit Listrik Aman

PGN Pastikan Pasokan Gas Aman

PGN-Pastikan-Pasokan-Gas-Aman
PGN Pastikan Pasokan Gas Aman

Hal ini merupakan upaya dan komitmen PGN untuk mendukung aktivitas masyarakat tetap berjalan normal di tengah adanya pembatasan aktivitas sosial atau sosial distancing dan kegiatan bekerja dari rumah atau work form home (WFH).

PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memastikan bahwa pasokan gas bumi ke sektor kelistrikan akan tetap aman selama masa pandemi virus Corona di berbagai wilayah di Indonesia.

Direktur Komersial PGN, Dilo Seno Widagdo menjelaskan. Selama Januari sampai dengan Maret 2020 PGN telah memasok gas bumi ke berbagai pembangkit listrik milik PT. Perusahaan Listrik Negara dengan rata-rata volume pemakaian sebesar 331 BBTUD. Total pasokan gas tersebut mampu menghasilkan tenaga listrik sebanyak 1.600 MW.

“Kami akan mengoptimalkan pasokan gas baik dari jaringan pipa seperti SSWJ maupun infrastruktur FSRU dari Nusantara Regas dan PT Perta Arun Gas (PAG) dengan total dukungan sekitar 2.100 MW. Selain itu, kami juga menyiapkan cadangan dengan penyediaan LNG yang siap untuk memasok kebutuhan PLN. Tidak lupa disiapkan untuk sektor kelistrikan lainnya,” jelas Dilo di Jakarta, (31/3/2020).

Selama ini, PLN menyerap sekitar 41% dari total penyaluran gas bumi PGN per hari.

Dengan kehandalan gas bumi yang terbukti ramah lingkungan, efisien dan sumber yang masih banyak di dalam negeri, pemanfaatan gas bumi ke sektor kelistrikan ini merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan nasional.

Apalagi selama satu dekade terakhir, harga gas bumi terbukti stabil dan efisien.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Catat Rekor Terendah

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, juga menyampaikan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, PGN telah memiliki protokol dan mekanisme kerja untuk memastikan setiap aktivitas operasi tidak terganggu.

Protokol kerja itu juga sesuai dengan upaya pencegahan dan penanganan meluasnya wabah COVID-19 di lingkungan kerja PGN sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah.