Petrosea: Independensi Dan Pengelolaan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi Perusahaan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. Direksi wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan yang dimaksud antara lain adalah:

  1. Perbedaan antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif Perusahaan dan/atau pihak terkait dengan Perusahaan

  2. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak–pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Perusahaan dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Perusahaan.

    Untuk meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan adanya rangkap jabatan, setiap anggota Direksi diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas yang berisikan keterangan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pakta Integritas tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi atas jalannya pengelolaan Perusahaan, maka prinsip independensi yang melekat pada Direksi sangat penting.

Baca Juga : Optimistis Pertumbuhan Bisnis Batu Bara Terus Berlanjut

Setiap Direksi Petrosea bertindak independen, bebas intervensi dari pihak manapun. Petrosea juga tidak terikat secara moral dan material kepada pihak- pihak tertentu yang dapat memengaruhi independensinya.

Direktur Independen berkomitmen menjunjung independensi dalam bertugas. Mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok dan tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan untuk Perusahaan. Setiap Direktur Independen telah memenuhi syarat independensi sebagaimana ditetapkan dalam POJK 33/2014.

Sebagai bentuk penerapan prinsip independensi. Setiap Direktur Independen telah menandatangani surat pernyataan independensinya pada tanggal 16 April 2018 sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh POJK 33/2014. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen tanpa ada konflik kepentingan.