Perusahaan Wajib Tingkatkan Nilai Tambah Batu Bara

Perusahaan Wajib Tingkatkan Nilai Tambah Batu Bara

Perusahaan Wajib Tingkatkan Nilai Tambah Batu Bara
Perusahaan Wajib Tingkatkan Nilai Tambah Batu Bara

Demi menjamin terciptanya industri hilirisasi tambang, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah aturan yang mewajibkan pelaku industri tambang mengembangkan proyek hilirisasi tambang. 

Kebijakan hilirisasi tambang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba).

Melalui aturan tersebut pemerintah  mewajibkan pelaku usaha tambang melaksanakan peningkatan nilai tambah sektor batubara di dalam negeri. 

Dalam draft Rancangan PP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba, peningkatan nilai tambah batubara itu khususnya diwajibkan bagi pemegang Izin  Usaha pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian PKP2B.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 115-Pasal 118 terkait pelaksanaan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengklaim bahwa asosiasi dan pelaku usaha mendukung pengembangan dan pemanfaatan batubara di dalam negeri.

Menurutnya, beberapa perusahaan yang tergabung dalam APBI telah melakukan upaya pemanfaatan batubara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)  mulut tambang.

“Juga telah melakukan inisiasi untuk mengkaji berinvestasi untuk pengembangan batubara,” kata Hendra.

Kendati begitu, Hendra menekankan bahwa pelaku usaha masih menunggu detail aturan pelaksanaan tentang pengembangan dan pemanfaatan batubara.

Baca Juga: INDY Tambah Kepemilikan Saham di Masmindo

Hendra bilang, pelaku usaha pun memerlukan insentif agar investasi dalam peningkatan nilai tambah batubara bisa layak secara keekonomian.

“Yang terpenting dalam hal ini adalah agar aturan pengembangan dan pemanfaatan batubara bisa mendukung kelayakan ekonomi dari investasi tersebut,” sebut Hendra.