Perusahaan Tambang Wajib Setor Dana Ketahanan Cadangan

Perusahaan Tambang Wajib Setor Dana Ketahanan Cadangan

Perusahaan Tambang Wajib Setor Dana Ketahanan Cadangan
Perusahaan Tambang Wajib Setor Dana Ketahanan Cadangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Dalam Pasal 112A Ayat 1, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyediakan (DKC) Dana Ketahanan Cadangan Minerba.

Dana Ketahanaan cadangan mineral dan batubara pada ayat 1 digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Kendala utama dalam upaya meningkatkan sumber daya dan cadangan baru di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) adalah minimnya kegiatan eksplorasi.

Padahal, kegiatan ini kerap menjadi pijakan utama dalam menjaga kelangsungan bisnis pertambangan.

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pemberian wilayah penugasan kepada Lembaga Riset Negara dan/atau (BUMN) Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan terlebih dahulu.

Untuk memicu kegiatan eksplorasi dan menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Apabila BUMN tidak berminat, maka wilayah tersebut akan dilelang secara terbuka kepada badan usaha dan selanjutnya dilakukan proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan penugasan.

Badan usaha dapat melakukan permohonan pengusulan wilayah penugasan yang wilayahnya tidak disiapkan oleh pemerintah.

Wilayah ini bisa diperoleh dari wilayah bekas Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Baca Juga: Harga Patokan Ekspor Tambang Naik pada Agustus

Upaya lain yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan minat kegiatan eksplorasi pertambangan adalah mendorong perusahaan spesialis eksplorasi atau junior mining company untuk mengerjakan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian.

Seluruh pelaksanaan penugasan penyelidikan dan penelitian baik oleh BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta akan didampingi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM.