Perusahaan Batu Bara Ajukan IUPK

Perusahaan Batu Bara Ajukan IUPK

Perusahaan Batu Bara Ajukan IUPK
Perusahaan Batu Bara Ajukan IUPK

Di tengah menurunnya permintaan pasar terhadap batu bara, beberapa perusahaan memohon perpanjangan kontrak pertambanagan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah ada tiga perusahaan yang mengajukan perpanjangan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) 

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin.

Ia mengatakan, ketiga perusahaan tersebut merupakan bagian dari tujuh PKP2B generasi pertama yang kontraknya bakal berakhir mulai tahun ini hingga 2025.

Ketiga PKP2B tersebut adalah PT. Arutmin Indonesia yang akan habis masa operasi pada 1 November 2020, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) pada 31 Desember 2021, dan PT. Multi Harapan Utama pada 1 April 2022.

Ketiganya mengusulkan untuk mengubah status PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai syarat kelanjutan beroperasi di Indonesia.

Hal ini pun diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba) yang berisikan Kontrak Karya (KK) maupun PKP2B yang diberikan jaminan perpanjangan kontrak atas kelanjutan operasi akan berubah menjadi IUPK.

Ridwan mengatakan KK atau PKP2B yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK.

Ini sebagai kelanjutan operasi masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

“Upaya peningkatan penerimaan negara dilakukan melalui penerimaan pajak dan PNBP, dan luas wilayah IUPK sesuai RPSW (Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah) yang disetujui menteri,” ujar Ridwan.

Baca Juga: Alkisah Minyak Bumi di Bumi Andalas

Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2020.