Perpres Tarif Energi Terbarukan Segera Terbit

Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tarif listrik dari energi terbarukan pada waktu dekat ini.

Regulasi ini merupakan bentuk insentif pemerintah yang diharapkan mampu menarik minat investor menggarap potensi energi terbarukan di Indonesia.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, regulasi tarif energi terbarukan dalam bentuk Perpres akan segera terbit.

Kebijakan tarif ini merupakan langkah pemerintah meningkatkan bauran energi dan mencapai target 23% di 2025. Saat ini bauran energi sebesar 14,8%.

“Kami sedang menyusun aturan soal tarif EBT. Targetnya semester satu tahun ini,” kata Rida dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (5/2).

Energi Terbarukan
Energi Terbarukan

Rida menuturkan, tarif energi terbarukan nantinya tidak lagi mengacu pada biaya pokok produksi (BPP) daerah sebagaimana yang berlaku saat ini.

Dia menyebut besaran tarif bakal berjenjang yang terbagi antara 1-12 tahun kemudian dari 12 tahun hingga 20 tahun atau sampai kontrak berakhir.

Baca Juga : PGN Mengoptimalkan Infrastruktur Gas Bumi

Dia menjelaskan, pada 12 tahun pertama tarif tersebut lebih tinggi dibandingkan besaran tarif setelah 12 tahun tersebut. Namun Rida belum mau membeberkan besaran tarif yang dimaksud.

“Jadi tarif staging (berjenjang) dua tahap saja. Tarif diawal lebih besar agar pengembalian modal pengembang lebih cepat,” ujarnya.

Perpres Tarif Energi Terbarukan

Dikatakannya, Perpres tarif energi terbarukan tidak bersifat surut. Artiannya, tidak ada penyesuaian tarif energi terbarukan yang sudah tanda tangan kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PLN.

“Untuk panas bumi akan diatur lebih khusus, karena sifatnya jauh berbeda dengan EBT lainnya. Ini lebih mirip migas. Tapi kami kerjakan (regulasinya) bersamaan (dengan tarif berjenjang),” ujarnya.

Rida menerangkan, pengembangan panas bumi mirip dengan sektor minyak dan gas bumi. Lantaran kedua proyek tersebut memiliki tahapan eksplorasi.

Dia menyebut pengembangan panas bumi akan menggunakan skema semacam cost recovery di migas. Intinya, skema itu membuat pengembang panas bumi tidak menanggung risiko terlalu tinggi.

“Terinspirasi dari cost recovery. Poinnya bagaimana pemerintah bisa lebih terlibat dalam pengembangan,” ujarnya.