Perizinan Pertambangan Jamin Efisiensi Usaha Tambang

Perizinan Pertambangan Jamin Efisiensi Usaha Tambang

Perizinan-Pertambangan-Jamin-Efisiensi-Usaha-Tambang

Permen ESDM No 7/2020 diduga sebagai payung hukum untuk memperpanjang izin 7 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi pertama yang akan habis masa kontraknya.

Langkah Ke­menterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan menerbitkan Peraturan Menteri No. 7/2020 yang mengatur soal perizinan pertambangan dinilai hanya menguntungkan korporasi tambang.

Aturan tersebut dianggap tak sesuai dengan kondisi bangsa yang tengah berjuang mengatasi pandemi virus korona tipe terbaru, Covid-19.

Permen ESDM No 7/2020 mengatur tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizin­an, dan Pembuatan Laporan Kegiatan Pertambangan Minerba. Regulasi tersebut terbit pada 3 Maret lalu.

“Permen ini diduga sebagai payung hukum untuk mem­perpanjang izin tujuh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) generasi pertama yang akan habis masa kontraknya,” tegas Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, di Jakarta, Selasa (31/3).

Adapun tujuk PKP2B itu meliputi PT Arumin Indonesia, PT. Adaro Energy, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Berau Coal, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Multi Harapan Utama dan PT. Tanito Harum.

Baca Juga: BYAN Hentikan Sementara Kegiatan Pertambangan

Total produksi ketujuh PKP2B, rata-rata sudah mencapai 200 juta metrik ton per tahun atau separuh dari total produksi batu bara nasional. Perusahaan tambang tersebut telah mengelola hampir 30 tahun dengan keuntungan yang sangat besar.