Perhapi Desak Pemerintah Tentukan Lokasi Smelter Freeport

Must read

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta agar pemerintah segera menentukan lokasi pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga Freeport Indonesia.

Pasalnya, hal ini akan berdampak pada semakin molornya penyelesaian pembangunan smelter tersebut.

Dalam paparan resminya, Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli mengatakan, jika pembangunannya akan semakin molor dari jadwal yang sudah direncanakan dikhawatirkan akan membuka celah ekspor konsentrat. 

“Karena tidak tertampung di dalam negeri,” katanya pada Rabu (5/5/2021).

Oleh karenanya, ia meminta agar semua pihak yang terlibat dapat duduk bersama untuk mendiskusikan hal ini.

Terutama untuk mencari permasalahan yang masih mengganjal. Ia juga berharap supaya pemerintah memberikan kemudahan. Khususnya dalam hal perizinan.

Sebagai informasi, terdapat dua opsi lokasi smelter tembaga Freeport. Pertama, di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

Kedua di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara, yang bekerja sama dengan Tsingshan Steel.

Kerja sama antara Freeport dan Tsingshan itelah mendapat lampu hijau dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Bahkan, Luhut memperkirakan kesepakatan kerja sama ini dapat berlangsung pada 31 Maret lalu. Namun, berhembus kabar jika kerja sama antara Freeport dengan Tsingshan dibatalkan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin.

Dia menyebutkan proyek tersebut batal karena berdasarkan hasil kajian Freeport, proyek smelter di Halmahera tidak lebih baik dibandingkan dengan proyek smelter di Gresik yang sudah berlangsung. 

“Tidak jadi. Smelter di Halmahera tidak lebih baik dari rencana di JIIPE,” ujarnya. 

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Sugeng Mujiyanto mengatakan, sejauh ini Kementerian ESDM memastikan pembangunan masih tetap sesuai rencana awal di kawasan industri JIIPE Gresik. 

“Sejauh ini ke JIIPE, masih komunikasi,” tukas Sugeng. 

Baca Juga: DPR: Progress Pembangunan Smelter Freeport Lambat!

Menyikapi silang pendapat ini, Pakar Hukum Pertambangan Ahmad Redi pun ikut bersuara, menurut dia berdasarkan UU Kementerian Negara, Kementerian ESDM yang seharusnya berwenang dalam urusan di bidang pertambangan. Sedangkan Kementerian Koordinator hanya melaksanakan tugas koordinasi.

Menurut Pendapat Kamu ?

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article