Peran Smelter Nikel Terus Digenjot Pemerintah

Peran Smelter Nikel Terus Digenjot Pemerintah

Peran Smelter Nikel Terus Digenjot Pemerintah
Peran Smelter Nikel Terus Digenjot Pemerintah

Peran industri smelter menjadi semakin penting. Sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor ‘tanah dan air’ saja, tetapi sudah menjadi sebuah produk yang high-end.

Untuk itu pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri.

Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Diantaranya adalah melalui capaian nilai ekspor.

Untuk memacu daya saing industri logam dasar, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Yang mengamanatkan tentang peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya mineral.

Sehingga produk yang diekspor memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor produk mineral hasil pertambangan.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang diturunkan dalam pembentukan peraturan pelaksana berupa (RPP) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Daya Alam.

Implementasi regulasi tersebut di antaranya mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Kemudian, menekankan pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, serta jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri.

Sampai saat ini, industri smelter nikel yang menghasilkan NPI, feronikel, nikel hidrat dan stainless steel telah tumbuh pesat.

Baca Juga: Strategi Produksi Batu Bara di Tengah Fluktuasi Harga

Hingga saat ini, telah beroperasi sekitar 19 smelter yang tersebar di Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.