Pentingnya CSR Di Pertambangan

Pentingnya CSR bagi perusahaan yang bergerak atau berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, CSR merupakan kewajiban mengikat. Sejak 1960-an, gerakan peduli masyarakat dimulai perusahaan-perusahaan besar internasional, yang menyisihkan sebagian labanya untuk kemanusiaan.

Kegiatan itu sebagai bagian dari etika bisnis. Malahan mereka merumuskannya dalam suatu etos kerja ethical companies do better financially (perusahaan yang menjalankan etika akan memiliki posisi keuangan yang baik).

Perkembangan sosial-ekonomi di dunia menunjukkan, kecenderungan pemiskinan di satu sisi dan akumulasi kapital di sisi lain, seperti tergambar dari neraca perdagangan. Keadaan ini menyebabkan ikut campumya politisi dan pengambil keputusan, untuk menyerukan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kegiatan perusahaan.

Sejak terbitnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1995, CSR menjadi salah satu tugas korporasi yang beroperasi di Indonesia.

Batasan CSR

Secara internasional, CSR dipahami sebagai komitmen yang menerus dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi, seiring dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya, komunitas setempat, dan masyarakat secara luas (World Business Council for Sustainable Development). Pemahaman ini hampir sama dengan bunyi Pasal 1 titik 3 UU No. 40 Tahun 2007. Terjemahan CSR dalam UU ini adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik ba-gi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Baca juga artikel terkait Pentingnya CSR Di Pertambangan: Ribuan Perusahaan Tambang di RI, Hanya 10 Yang Jalankan CSR

Berbeda dengan filsafat dasar CSR yang menyisihkan sebagian dari laba, UU No. 40/2007 menyatakan, tanggungjawab sosial dan lingkungan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Kegiatan ini harus dilaporkan melalui laporan terpisah, sebagai bagian kedua dari Laporan Tahunan Perseroan, sebagaimana tercan,-tum pada Pasal (2) c. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ditetapkan lain, yaitu kegiatan CSR yang dinamakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dibebankan kepada laba bersih, setelah pajak seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER05/MBU/2007.

Perusahaan bidang pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena bergerak di bidang sumber daya alam (Pasal 74 UU No. 40/2007). Malahan perusahaan pendukungnya pun harus melakukannya. Bidang pertambangan terikat pula dengan UU No. 4 Tahun 2009 . tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam UU itu dinyatakan tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengem-bangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), sebagaimana tertera pada Pasal 95, 106, 107, dan 108. UU ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 22 dan 23 Tahun 2010.

Pentingnya CSR: UU No. 11 Tahun 1967

Jauh sebelumnya, dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan, dinyatakan fungsi perusahaan pertambangan sebagai growth center. Pada waktu itu pertambangan merupakan kegiatan pionir di daerah terpencil. Dengan kewajiban itu, kekayaan di dalam bumi harus ditransformasikan menjadi kekayaan sosial berupa perkembangan ekonomi, yang akan mengambu alih kegiatan tambang pada masa pascapenambangan. Perlu disebutkan peranan yang besar dari tambang batu bara dalam membangun kota di Sumatra Barat, demikian juga peranan minyak dalam membangun ekonomi di kota-kota di Riau dan Kalimantan Timur.

Tahap selanjutnya, misi ini dicantumkan lebih tegas dalam setiap kontrak karya, yaitu pada Pasal 17 sampai 21 yang menyatakan kewajiban untuk melaksanakan community development yang diterjemahkan sebagai pengembangan masyarakat. Kewajiban itu mengikatdengan fokus untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar lokasi tambang berupa pelatihan, bantuan modal, dorongan, bimbingan, peluang, dan prioritas ketenagakerjaan, malahan ketentuan untuk memberikan kesempatan kepada tenaga Indonesia untuk dapat menduduki jenjang tertinggi dalam perusahaan. Misi yang tercantum dalam perjanjian para pihak ini, kemudian diangkat ke tingkat yang lebih kuat dan lebih mengikat melalui UU No. 4 Tahun 2009.

Walaupun peraturan perundangan sudah ada, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan akan dijumpai berbagai permasalahan, terlebih-lebih kegiatan CSR ini melibatkan masyarakat luas dengan berbagai karakter sosial yang beragam. Pengetahuan yang baik akan masyarakat merupakan persyaratan yang amat penting. Di lain pihak, pertanyaan yang sering muncul dari masyarakat berkenaan dengan persentase dana yang disediakan untuk kegiatan CSR, perlu dijawab sebagai bagian dari etika transparansi perusahaan.