Pengusaha Minta Pemerintah Buka Keran Ekspor Nikel

Pengusaha Minta Pemerintah Buka Keran Ekspor Nikel

Pengusaha-Minta-Pemerintah-Buka-Keran-Ekspor-Nikel
Pengusaha Minta Pemerintah Buka Keran Ekspor Nikel

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) berharap keran ekspor bijih nikel kadar rendah yang sempat secara tegas ditutup oleh pemerintah untuk dibuka secara terbatas.

Permintaaan tersebut terjadi seiring rendahnya penyerapan dalam negeri. 

Sekretasis Jenderal APNI Meidy Katrin menyatakan bijih nikel kadar rendah tak laku di pasar domestik. Pada umumnya smelter membelinya dengan penalti senilai US$ 7-12 per wet metrik ton (WMT).

“Smelter yang beroperasi di Indonesia hanya melakukan kontrak pembelian bijih nikel kadar tinggi. Diatas 1,8 persen,” katanya kepada Tempo, Selasa 23 Juni 2020.

Selain itu, smelter tak membeli nikel sesuai harga patokan mineral seperti diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Saat dikonfirmasi mengenai ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia Prihadi Santoso tak bersedia berkomentar.

Meidy menuturkan kini terdapat tumpukan bijih nikel kadar rendah di area pertambangan akibat rendahnya penyerapan.

Perusahaan perlu menyiapkan tambahan biaya untuk proses pemurnian ulang jika ingin memanfaatkannya kembali.

Penambang tidak bisa menghentikan produksi karena nikel kadar rendah dan tinggi berada dalam satu bijih.

Di pasar internasional bijih nikel dengan kadar 1,65 persen dihargai US$ 43-46 per ton. Meidy optimistis pembukaan keran ekspor dapat mendatangkan devisa untuk negara.

Baca Juga: Pemasukan Negara dari Pertambangan Terancam Turun 20%

“Jika ekspor dibuka kembali untuk tiga tahun ke depan, proyeksi penerimaan devisa bisa mencapai Rp 100 triliun,” ujarnya.

Selain itu akan ada penyerapan 15 ribu tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.