Pengusaha Batu Bara Minta Relaksasi Pembayaran Royalti

Pengusaha Batu Bara Minta Relaksasi Pembayaran Royalti

Pengusaha-Batu-Bara-Minta-Relaksasi-Pembayaran-Royalti
Pengusaha Batu Bara Minta Relaksasi Pembayaran Royalti

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Baru Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan di saat kondisi pasar yang kelebihan pasokan sehingga harga komoditas terus tertekan, perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola cash flow.

Hal itu menurutnya terjadi akibat semakin melebarnya disparitas selisih antara harga patokan batubara (HPB) dengan harga jual batubara FOB aktual. 

Pandemi corona telah menekan keuangan para pengusaha batu bara. Untuk itu Asosiasi Pertambangan Baru Bara Indonesia (APBI) mengusulkan adanya relaksasi terhadap pembayaran royalti batu bara.

Para pengusaha tambang meminta adanya relaksasi pembayaran royalti batu bara di tengah tekanan yang muncul akibat wabah Covid-19. 

“Banyak pembeli lebih prefer harga jual menggunakan acuan harga sesuai indeks atau dikenal dengan istilah index-linked,” ujarnya.

Adapun, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanan Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara, untuk pembayaran royalti ke negara harus mengacu kepada HPB.

Menurut Hendra, dengan kondisi pasar seperti ini, harga jual aktual batubara semakin rendah. Sehingga perusahaan terbebani dengan selisih tersebut yang menjadi kewajiban yang harus dibayar. 

“Adapun selisih antara Harga Jual Aktual dengan HPB yang dialami anggota kami bahkan ada yang mencapai US$5 per ton,” katanya. 

APBI meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM merevisi Keputusan Menteri ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanan Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara.

Baca Juga: 4 Fakta Unik Tentang Tambang

“Kami APBI telah mengajukan surat permohonan ke Menteri ESDM minta dukungan agar perusahaan bisa survive di masa Pandemi pemerintah merevisi beleid itu,” ucap Hendra. 

Revisi yang diusulkan berupa perubahan formula penghitungan royalti untuk sementara. Di mana pembayaran royalti ke pemerintah menggunakan harga jual aktual yangumumnya menggunakan index-linked.