Pengusaha Apresiasi Kebijakan Hilirisasi Nikel

Must read

Sekretaris Umum Assosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengapresiasi pemerintah atas kebijakan hilirisasi regulasi tata niaga nikel domestik. Seluruh anggota APNI, kata Meidy, mendukung penuh kebijakan tersebut. 

Pengusaha-Apresiasi-Kebijakan-Hilirisasi-Nikel
Pengusaha Apresiasi Kebijakan Hilirisasi Nikel

“Apresiasi tertinggi APNI kepada pemerintah, terima kasih yang sebesarnya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Menerba) atas kebijakan terkait tata niaga nikel domestik tersebut,” ujar Meidy dalam keterangannya, Selasa (3/3/2020).

Pelaku usaha nikel Indonesia, kata Meidy, mendukung penuh kebijakan pemerintah. Menurutnya tata niaga nikel domestik sangat penting bagi pengusaha.

Regulasi tata niaga nikel domestik akan terbit pada akhir Maret 2020. Diharapkan aturan itu akan mulai berlaku pada 1 April 2020. APNI, sambung Meidy, akan mendukung seluruh aturannya. 

Selanjutnya APNI akan membantu pemerintah dalam menjalankan good mining practice di tambang dan menindak tegas para pelaku tambang ilegal.

APNI juga akan menjadi mata pemerintah dalam menjalankan pertambangan yang baik sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. 

Selain itu APNI akan mendukung penuh hilirisasi tersebut. Pemerintah tengah mempersiapkan aturan terkait harga dan tata niaga nikel domestik.

Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan agar tidak merugikan penambang maupun pengusaha smelter.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Proyek Gasifikasi Batu Bara!

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, peraturan tersebut ingin memastikan penambang maupun pengusaha smelter bisa mendapatkan harga yang layak, tidak lebih rendah dari perhitungan keekonomian Harga Pokok Produksi (HPP) ore nikel maupun smelter. 

Yunus menargetkan, aturan tersebut akan berbentuk Keputusan Menteri (Kepmen) dan bisa terbit paling lambat akhir Maret 2020 mendatang.

Menurutnya, pengaturan ini mendesak diterbitkan guna memperbaiki tata niaga nikel domestik, khususnya untuk bijih (ore) nikel.

Menurut Pendapat Kamu ?

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article