Pengganti SKK Harus Diputuskan Sesuai Amanah MK

Pengganti SKK Harus Diputuskan Sesuai Amanah MK

Pengganti SKK Harus Diputuskan Sesuai Amanah MK
Pengganti SKK Harus Diputuskan Sesuai Amanah MK

Akademisi sekaligus pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.

Ia mengatakan BUMN khusus sebagai pengganti SKK Migas harus segera diputuskan melalui revisi UU Migas.

Hal tersebut menurutnya didasarkan amanah keputusan Mahkamah Konstitusi, 

“SKK Migas merupakan lembaga sementara, yang harus diubah melalui revisi UU Migas. Sudah lebih delapan tahun, revisi UU Migas belum juga diselesaikan hingga sekarang,” kata Fahmy.

Ia menilai BUMN khusus itu sebaiknya merupakan penggabungan antara SKK Migas dan BPH Migas yang bergerak di sektor hulu dan hilir secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Selain itu, fungsi utama BUMN khusus adalah sebagai kuasa tambang yang berhubungan secara antar bisnis dengan investor di hulu dan hilir.

“BUMN khusus berwenang sebagai regulator dan pengawasan implementasi regulasi, tetapi bukan sebagai operator,” katanya

Kemudian, fungsi BUMN khusus adalah menyiapkan lahan dan investasi migas untuk ditawarkan kepada investor, melakukan lelang, dan mewakili pemerintah untuk tanda tangan kontrak-kontrak dengan investor di hulu dan hilir.

Dengan demikian, pembentukan BUMN khusus penting untuk dilakukan.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto.

Ia mengingatkan pembentukan BUMN khusus pengganti SKK Migas perlu kehati-hatian yang tinggi dan sangat ketat dalam pelaksanaannya.

Baca Juga: Harga Gas Alam Menghangat di Musim Dingin

Ia menyebutkan pembentukan badan usaha penyelenggara kuasa pertambangan ini harus diawasi super ketat.

Ini dikarenakan lembaga ini memiliki wewenang yang sangat luas yaitu sebagai tugas regulator sekaligus pelaksana.