Pengalihan IUP Minerba itu Hal Lazim

Pengalihan IUP Minerba itu Hal Lazim

Pengalihan IUP Minerba itu Hal Lazim
Pengalihan IUP Minerba itu Hal Lazim

Pro-kontra terkait pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berkembang hangat.

Pemerintah saat ini sedang berupaya menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai paraturan turunan dari Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Merujuk pada RPP Minerba,  disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) bisa dipindahtangankan asal ada persetujuan Menteri.

Menaggapi hal ini Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosasi Pertambangan Indonesia (Indonesian Mining Association/ IMA) Djoko Widajatno Soewanto mengatakan pemindahtanganan IUP selama ini sudah terjadi dan melalui pembelian saham yang disetujui oleh pemerintah tepatnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pemindahtanganan IUP dan IUPK sudah terjadi di masa lalu, tapi lewat pembelian saham yang disetujui oleh Pemerintah cq. Menteri ESDM. Contohnya, perusahaan besar Freeport lewat divestasi jadi kepemilikan Indonesia 51%,” paparnya.

Menurutnya pemindahtanganan IUP ini menjadi berbahaya jika terjadi tanpa izin dari pemerintah.

Pasalnya, sebagai regulator pemerintah akan mengalami kesukaran dalam melacak kepemilikan dari perusahaan.

Khususnya terkait pengawasan terhadap kepatuhan pada peraturan dan penerapan sanksinya.

Meski nantinya terjadi pemindahtanganan IUP, menurutnya ini tidak akan mengganggu produksi.

Begitu juga terkait aspek lingkungan, menurutnya pemindahtanganan IUP tidak akan banyak merusak lingkungan.

Pemerintah daerah telah menerbitkan hingga ribuan izin usaha pertambangan. Namun menurutnya, dari ribuan izin tersebut, belum banyak yang beroperasi.

Baca Juga: Erick Thohir Pepet AS Demi Amankan Industri Batubara

“Beberapa izin itu diambil para pemodal asing, sehingga yang kecil-kecil disatukan dalam satu holding. Ini adalah kecenderungan di lapangan,” jelasnya.