Pendorong Transparansi Tambang

Transparansi tambang
Sudut Energi - Pendorong Transparansi Tambang

Transparansi tambang merupakan syarat penting dalam memperbaiki tata kelola industri ekstraktif atau yang juga dikenal dengan pertambangan. Untuk mewujudkannya, sebuah gerakan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dibentuk di Indonesia. EITI merupakan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil yang mendorong terwujudnya diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air.

Baca juga artikel:

  1. Sektor Tambang Picu Penurunan Produksi Alat Berat
  2. Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia, Inilah 10 diantaranya!
Transparansi Tambang
Sudut Energi – Pendorong Transparansi Tambang

Inisiatif transparansi yang digagas oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada 2002 ini resmi diadopsi di Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Pada perkembangannya, Indonesia merilis laporan EITI pertama pada 2013 yang mencakup penerimaan 2009 dan mendapat status taat EITI setahun setelahnya. Indonesia juga merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan EITI.

Baca juga: Laba Petrosea Tumbuh 15,81% jadi US $20,58 Juta per September 2019

Prinsip keterbukaan yang digagas EITI merupakan upaya mengatasi kecurigaan yang terjadi antar para pemangku kepentingan. EITI mendorong dibukanya pembayaran perusahaan pertambangan dan penerimaan negara untuk kemudian direkonsiliasi dan diverifikasi secara independen. Dengan transparansi, diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dan pemerintahan akuntabel untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.