Penambang Nikel Minta Smelter Patuhi Aturan HPM Nikel

Penambang Nikel Minta Smelter Patuhi Aturan HPM Nikel

Penambang-Nikel-Minta-Smelter-Patuhi-Aturan-HPM-Nikel
Penambang Nikel Minta Smelter Patuhi Aturan HPM Nikel

Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara.

Para penambang nikel dengan kalangan industri smelter belum mendapatkan titik temu terkait persoalan harga meski Pemerintah telah mengeluarkan aturan tata niaga nikel. 

Permen ini diteken oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 13 April 2020, diundangkan pada 14 April 2020.

Lalu, mulai berlaku setelah 30 hari diundangkan. Beleid ini selanjutnya disebut Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Harga Patokan Mineral.

Beleid tersebut merupakan bentuk kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para penambang nikel Indonesia.

Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan Harga Patokan Mineral (HPM) merupakan payung hukum dan kepastian hukum bagi para penambang.

Selama ini, sebelum adanya Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Harga Patokan Mineral harga jual bijih nikel ditentukan oleh industri smelter.

Namun demikian, beleid ini belum sepenuhnya diterapkan karena industri smelter melalui Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) belum sepakat.

Baca Juga: Teknologi Pemanfaatan Limbah Batu Bara

“Mereka sebut saat ini mengalami tekanan akibat bea anti dumping dari China dan Amerika sehingga pihak Kementrian Perindustrian dan AP3I tetap mengacu pada peraturan lama bahwa HPM hanya dijadikan sebagai dasar penetapan royalti,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/5/2020).