Pemerintah Ubah Kuota Produksi Batu Bara

Pemerintah mempertimbangkan perubahan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) produksi batu bara 2020.

Rencana ini pertama kali dihembuskan oleh Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada pekan lalu.

Pertimbangkan pemerintah merivisi RKAB 2020 adalah perbaikan harga batu bara pada semester I/2020. Perbaikan harga, secara tidak langsung ikut mengerek kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) batu bara.

Pemerintah-Ubah-Kuota-Produksi-Batu-Bara
Pemerintah Ubah Kuota Produksi Batu Bara

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berpendapat rencana kembali dinaikkannya RKAB produksi batu bara di tahun ini tujuannya pasti untuk mengejar penurunan current account deficit (CAD).

Selain itu juga sekaligus sebagai antisipasi ekonomi yang cenderung melemah akibat virus corona (Covid-19) melanda China dan sejumlah negara. 

“Salah satu usaha yg dapat dilakukan adalah menggenjot ekspor termasuk dari batu bara,” ujarnya Senin (17/2/2020).

Adapun, target kuota RKAB tahun ini yang sebesar 550 juta ton, sudah melebihi dari angka yang disepakati di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebesar 530 juta ton.

Baca Juga : RI Promosi Biodiesel dan Nikel di Hannover Messe 2020

Saat pembahasan RKAB 2020, lanjutnya, memang banyak target atau kuota produksi batubara yang dipotong untuk menurunkan produksi nasional.

“Pemerintah memang berkewajiban untuk mengontrol produksi nasional,” katanya.

Kendati demikian, apabila kuota produksi tahun ini kembali dinaikkan, pemerintah memiliki ruang sebesar 60 juta ton atau sebesar 12 persen untuk menyamai realisasi produksi 2019 yang sebesar 610 juta ton.

“Dengan pemotongan produksi yang dilakukan sewaktu pembahasan RKAB kemarin itu tentu ada perusahaan yang siap untuk melakukan itu,” katanya.

Namun, pemerintah harus mempertimbangkan juga dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) daerah dimana ada di provinsi tertentu pembahasan RKAP IUP daerah sampai saat ini belum selesai pembahasan dan persetujuannya.

“Artinya ada kemungkinan akan ada penambahan produksi juga dari IUP daerah yang belum masuk ke dalam perhitungan produksi nasional itu,” ucap Rizal.