Pemerintah Ubah Aturan Pembangkit Energi Terbarukan

Pemerintah Ubah Aturan Pembangkit Energi Terbarukan

Pemerintah Ubah Aturan Pembangkit Energi Terbarukan
Pemerintah Ubah Aturan Pembangkit Energi Terbarukan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 4/2020 sebagai perubahan kedua atas Permen No 50/2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Sebelumnya, perubahan pertama diatur dalam Permen Nomor 53/2018.

Setidaknya ada lima pokok perubahan pada perubahan kedua permen ini, seperti, proses pembelian, perubahan skema BOOT (build, own, operate, and transfer-red), pengaturan PLTA waduk atau irigasi yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR).

Juga penugasan PLTSa dan penugasan proyek yang pendanaan dari hibah atau pemerintah selain APBN KESDM.

Permen ini membuka opsi proses pembelian melalui penunjukan langsung, dari semula dengan pemilihan langsung atau lelang.

Revisi Pasal 4 membuka opsi penunjukan langsung dengan syarat tertentu, antara lain, penyediaan listrik setempat, excess power, penambahan kapasitas pembangkitan, hanya tersedia satu calon penyedia dan PLTA yang memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah.

Dalam Permen No 4, Pasal 4 menyatakan, pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan oleh PLN melalui mekanisme pemilihan langsung.

Permen ini menyebutkan, penunjukan langsung dapat dilakukan kalau sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik.

Selain itu, pembelian kelebihan tenaga listrik, termasuk pembelian tenaga listrik melalui kerja sama pemegang wilayah usaha.

Diatur juga penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang beroperasi di lokasi sama atau pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik energi terbarukan dengan hanya satu penyedia tenaga listrik.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Angin Segar Hilirisasi

Pemilihan langsung ini, termasuk proses kualifikasi, pemasukan dan evaluasi penawaran.

Penandatanganan perjanjian jual beli listrik pemilihan langsung selesai paling lama 180 hari dan 90 hari kalender untuk penunjukan langsung.