Pemerintah Resmi Setop Ekspor Bijih Nikel

Hari Senin, 28 Oktober 2019, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan penyetopan ekspor ore (bijih) nikel Indonesia. Keputusan ini dua bulan lebih cepat dari kebijakan awal. Pemerintah sebelumnya melarang perusahaan tambang nikel mengekspor hasil produksinya per 1 Januari 2020.

Pelarangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Baca juga: Kontribusi Pertambangan ke APBN Lampaui Target

Pembahasan soal nikel yang tidak lagi di ekspor oleh Indonesia nyatanya sudah disepakati oleh asosiasi nikel dan pengusaha Indonesia. Artinya, setelah hari senin tersebut, kapal yang mengangkut nikel dari Indonesia ke Cina sudah disetop dan tidak boleh melakukan pengiriman.

Sebelumnya, Pemerintah memberikan masa transisi kepada pelaku usaha selama 4 bulan sejak September-Desember 2019 untuk mulai menyesuaikan kebijakan baru ini. Kebijakan tersebut adalah bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7 persen tidak dapat diekspor.

Bahlil memastikan para pemilik smelter akan menampung dan membeli bijih nikel yang sudah diproduksi oleh pengusaha nikel sampai Desember 2019. Bahlil mencontohkan, jika ekspor nikel mentah asal Indonesia hanya dihargai 45 dolar AS per ton, baiknya, menurut Bahlil, bijih-bijih tersebut kemudian diolah terlebih dahulu agar menjadi nikel siap pakai yang harganya meningkat menjadi 2.000 dolar AS per ton.