Pemerintah Larang Ekspor Bijih Mineral Mulai Esok Hari

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan Keputusan resmi Pemerintah untuk menghentikan ekspor bijih mineral atau ore mulai Selasa 29 Oktober 2019. Implementasi kebijakan ini lebih cepat dari ketentuan larangan ekspor ore yang sebelumnya baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Keputusan ini sengaja diambil pemerintah dalam bentuk kesepakatan yang dihasilkan dari proses diskusi dengan para pengusaha mineral. Bersamaan dengan bentuk kesepakatan itu, pemerintah tidak merilis aturan baru yang menyatakan perubahan ketentuan larangan sekaligus penghentian ekspor ore.

Undang-Undang

Artinya, larangan ekspor ore tetap mengikuti dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah juga tetap berlaku.

Baca juga artikel terkait Pemerintah Larang Ekspor Bijih Mineral Mulai Esok Hari: Mind ID, Nama Baru Holding BUMN Tambang

Keputusan ini juga dibarengi dengan kesepakatan bahwa pengusaha mineral akan mendapat kepastian pembelian ore di dalam negeri oleh para pengusaha yang sudah memiliki fasilitas pemurnian mineral alias smelter. Setidaknya ada 14 smelter yang siap menyerap berapa pun volume ore saat ini agar tidak dijual ke luar negeri.

Kesepakatan turut menjamin bahwa ore yang semula harusnya diekspor ke luar negeri dan dialih ke smelter di Tanah Air akan dibeli dengan harga yang sama ketika pengusaha mengekspornya. Ore akan dibeli sesuai dengan ketentuan harga acuan di pasar internasional yang berbasis di China.

Selain itu, pembelian ore juga akan dikurangi pungutan pajak dan biaya transit, sehingga harga jual yang didapat pengusaha ore dipastikan jauh lebih menguntungkan ketika mengalihkan ekspor ke smelter nasional.

Sayangnya, tidak ada data pasti mengenai volume ore yang semula harus diekspor pengusaha mineral ke luar negeri dan nantinya dialihkan ke smelter di dalam negeri.

Percepatan larangan sekaligus penghentian ekspor ini dalam rangka meningkatkan industri hilirisasi nasional. Selain itu, guna memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha dan negara.

Sebab, bila ore dihilirisasi, maka nilai jualnya akan meningkat dari kisaran US$45 per ton menjadi hampir US$2.000 per ton. Dengan begitu, kantong pengusaha akan lebih tebal, namun kekayaan alam Indonesia tidak terjual dengan harga murah.

Namun, wacana percepatan itu saja setidaknya sudah membuat khawatir pelaku industri mineral.

Larangan ekspor bijih nikel akan menyebabkan devisa hilang mencapai US$97 juta dan menghilangkan lapangan kerja. Aktivitas dalam satu smelter paling tidak membutuhkan 500 tenaga kerja. Di sisi lain, progres pembangunan smelter belum signifikan.