Pemerintah Genjot Investasi Minerba Lewat UU Cipta Kerja

Must read

Jurus pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksudkan untuk menggenjot investasi mineral dan batubara (minerba). 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja ini dibuat untuk tujuan memudahkan investasi dan nilai sektor minerba.

Meskipun sebenarnya UU Cipta Kerja tidak banyak perubahan dari UU sebelumnya, tetapi terdapat sejumlah perubahan pada sektor minerba.

Salah satu perubahan UU sektor minerba pada UU Cipta Kerja adalah membebaskan pelaku usaha batubara dari kewajiban royalti.

Namun Arifin menjelaskan, aturan tersebut hanya berlaku untuk para pengusaha tambang yang melakukan hilirisasi. Ia mengatakan, hilirisasi juga butuh investasi, maka dengan investasi para pengusaha butuh modal. 

Lebih lanjut Arifin menjelaskan, pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan penerimaan negara dan nilai tambah batubara dengan pengenaan royalti 0%. Sehingga bahan baku bisa kompetitif, dan investasi bisa dilaksanakan. 

Pemerintah mengklaim adanya poin tambahan dalam UU Cipta Kerja ini dibuat untuk bisa menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia, dan mengklaim dengan adanya investasi maka negara akan memperoleh nilai tambah salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja. 

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menjelaskan target investasi minerba lewat UU Cipta Kerja dapat terealisasi, asal harga komoditas dalam kondisi bagus dan akan berdampak pada rencana investasi perusahaan ke depan. 

Baca Juga : UU Cipta Kerja Dongkrak Investasi Sektor ESDM

Disamping itu, para pengusaha tambang juga mengharapkan regulasi kebijakan dari UU Cipta Kerja bisa dijalankan di lapangan, sehingga kendala yang menghambat investasi bisa segera dituntaskan. 

Menurut Pendapat Kamu ?

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article