Pemerintah Didesak Buka Detil Kontrak Tambang

Pemerintah Didesak Buka Detil Kontrak Tambang

Pemerintah Didesak Buka Detil Kontrak Tambang
Pemerintah Didesak Buka Detil Kontrak Tambang

Organisasi nirlaba di bidang pertambangan Asia Tenggara, Transforming Energy and Development (Trend Asia).

Mendesak pemerintah untuk terbuka mengenai informasi detail kontrak pertambangan di Indonesia.

Indonesia sebenarnya sudah tergabung mendukung Hari Hak untuk Tahu Sedunia. 

Dengan titik berat informasi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harusnya ditunaikan oleh pemerintah.

Pemerintah pada tahun lalu kerap memudahkan perpanjangan izin kontrak perusahan tambang, khususnya batu bara.

Di sisi lain, pemerintah bersama DPR mengebut pembahasan revisi UU Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Revisi UU Minerba hingga akhirnya disahkan dipengaruhi beberapa hal, antara lain karena harga yang semakin jatuh dan permintaan bahan tambang yang semakin menurun.

Kondisi tersebut dengan utang perusahaan tambang dari segi obligasi atau utang ke bank di dalam dan luar negeri.

Utang perusahaan tambang mencapai US$ 6,9 miliar atau sekitar Rp.100 triliun hingga tahun 2022.

Dengan kesulitan keuangan tersebut dan krisis pandemi dan permintaan menurun perusahaan tambang dalam membayar utang jelas mengalami kesulitan.

Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan tambah bisa mengambil langkah logis melakukan refinancing.

Sementara syarat utama refinancing ialah perpanjangan izin. Diketahui banyak perusahaan tambang yang masa operasinya hampir jatuh tempo.

Karena alasan tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk membuka data dan informasi terkait pertambangan sehingga masyarakat tahu dampak apa yang bisa saja terjadi.

Baca Juga: Kenalkan Solar Panel dengan Material Baru

Keterbukaan informasi juga menghindari resiko sekelompok pihak yang mengambil keuntungan sendiri.

Yang harus dihindari moral hazard yakni jika hanya dua pihak yang tahu, risiko luar biasa sangat mungkin mengambil keputusan menguntungkan mereka saja dan tidak memberikan ruang aspirasi bagi masyarakat terdampak.65