Pemerintah Buka Peluang Tingkatkan Produksi Batu Bara!

Kementerian ESDM membuka opsi untuk merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) periode semester I. Dengan begitu, produksi batu bara nasional berpotensi kembali meroket dari target yang saat ini berada di angka 550 juta ton.

Kendati ada ruang yang diberikan untuk menggenjot produksi batubara, namun Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia memperkirakan tawaran tersebut tidak akan serta merta direspon oleh pelaku usaha.

Sebab, kata Hendra, perencanaan produksi telah disusun perusahaan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Terutama yang terkait dengan outlook pasar dan harga komoditas, rencana penambangan, ketersediaan alat-alat produksi, serta kesesuaian dengan rencana investasi.

“Perencanaan produksi umumnya disusun jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut,” kata Hendra

Pemerintah-Buka-Peluang-Tingkatkan-Produksi-Batu-Bara!
Pemerintah Buka Peluang Tingkatkan Produksi Batu Bara!

Hendra mengatakan, realisasi produksi batubara di tahun ini semakin sulit diprediksi. Apalagi, faktor pergerakan pasar dan harga batubara semakin rumit karena terkendala wabah corona.

Biasanya, sambung Hendra, produksi batubara pada periode awal tahun atau Kuartal I memang tidak begitu menggeliat. Produksi baru meningkat pada periode paruh kedua atau menjelang akhir tahun.

“Biasanya di Kuartal I tingkat produksi tidak terlalu besar karena faktor curah hujan yang tinggi serta di Tiongkok sesudah tahun baru imlek biasanya perdagangan lesu, apalagi tahun ini ada virus corona,” terang Hendra.

Baca Juga : “Tumbal” Kebijakan Ekspor Bijih Nikel

Sehingga, Hendra berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk melakukan proyeksi terkait realisasi produksi batubara di tahun ini. “Terus terang tidak bisa diprediksi apakah akan melebihi target atau tidak, apalagi kan ada faktor virus corona juga,” imbuhnya.

Bagaimana dengan Penyesuaian Kuota Produksi

Lebih lanjut, ia meminta supaya pemerintah tetap melakukan kontrol produksi terhadap semua perusahaan tambang batubara, baik yang memegang izin dari pemerintah pusat maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh provinsi.

Hendra juga menekankan, penyesuaian kuota produksi hendaknya tetap mempertimbangkan pemenuhan wajib pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). “Penegakan peraturan harus merata, dan pemerintah diharapkan mampu melakukan kontrol produksi serta mempertimbangkan pemenuhan DMO,” jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengungkapkan, dalam melakukan perubahan rencana produksi, perusahaan juga mempertimbangkan kapasitas produksi dan kontrak yang sudah diraih.

“Corporate revenue menjadi pertimbangan utama. Kalau perusahaan harus menambah investasi, tentu perusahaan akan melihat proyeksi jangka panjang baik peta pasar, harga dan regulasi pemerintah,” kata Singgih.

Kendati begitu, Singgih memprediksi produksi batubara di tahun ini tetap akan lebih tinggi dari target di RKAB yang tercatat sebesar 550 juta ton. Bahkan, ia memperkirakan realisasi produksi batubara 2020 tidak akan jauh berbeda dari tahun lalu, yakni berkisar di angka 600 juta ton.

Singgih menyebut, hal itu berdasarkan jumlah pemegang IUP Operasi Produksi (IUP OP) yang terus bertambah, dan saat ini telah mencapai 1.175 IUP OP. Singgih memprediksi, sebagian IUP OP tersebut telah membangun coal processing plant (CPP), menyiapkan alat berat, dan telah membuka coal mining pit.

“Kita lupa, sebagian IUP OP telah mendekati tahap produksi. Saya memproyeksikan (produksi) akan mencapai sekiatr 600 juta ton. Itu rasional kalau kita letakkan di atas kondisi dan jumlah IUP OP yang ada,” jelasnya.

Peningkatan Harga Tidak Akan Signifikan

Sementara terkait harga, Singgih memproyeksikan akan terjadi penguatan. Namun, peningkatan harga itu tidak akan berubah secara signifikan. Ia pun menyatakan, meski terjadi penguatan harga namun tetap akan sulit untuk menembus ke level US$ 80 per ton.

Lebih jauh, Singgih menekankan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga, kondisi ini tidak semestinya langsung dimaknai untuk meningkatkan jumlah produksi batubara. “Jangan sampai fluktuasi harga yang sedikit naik, lantas diterjemahkan dengan menambah produksi. Harus ada kalkulasi kapasitas produksi dan financial aspect selain pemetaan berbagai parameter pasar,” tandasnya.

Pemerintah Buka Peluang Tingkatkan Produksi Batu Bara!
Pemerintah Buka Peluang Tingkatkan Produksi Batu Bara!

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengungkapkan, pihaknya membuka opsi untuk merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) periode semester I.

Bambang menyebut, dalam melakukan perubahan tersebut pihaknya akan lebih dulu mempertimbangkan faktor pergerakan harga batubara. “Kita di RKAB sekarang menetapkan 550 juta ton. Walaupun nanti semester I kemungkinan akan dilakukan revisi apabila harga menjadi baik, untuk bisa meningkatkan produksi,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (11/2).

Setidaknya dalam dua tahun terakhir ini, realisasi produksi batubara nasional selalu meroket dari target. Pada tahun 2018, misalnya, saat itu target di RKAB ditetapkan sebesar 485 juta ton. Tapi, realisasi produksi di tahun itu menanjak menjadi 557 juta ton.

Pada tahun 2019, target awal dalam RKAB dipatok di angka 489,12 juta ton. Namun, realisasi produksi hingga akhir tahun lalu menanjak hingga menjadi 616 juta ton.