Pemda Diharuskan Serahkan IUP Ke Pusat

Pemda Diharuskan Serahkan IUP Ke Pusat

Pemda Diharuskan Serahkan IUP Ke Pusat
Pemda Diharuskan Serahkan IUP Ke Pusat

Per 11 Desember 2020, ribuan izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah daerah harus sudah diserahkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM. 

Sebelumnya, pemerintah daerah (pemda) memegang kewenangan untuk mengeluarkan IUP.

Peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 3 Tahun 2020. yang disahkan pada Mei lalu. 

Dalam UU tersebut, pasal tentang perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah dihapus dan implementasinya dilakukan enam bulan setelah UU disahkan. 

“Maka kami sudah bersurat ke gubernur untuk menyerahkan seluruh perizinan di daerah sehingga 11 Desember ke depan pemerintah akan mengelola perizinan nasional dan nanti begitu PP (Peraturan Presiden) terbit, kami akan tugaskan,” Ujar Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Sujatmiko Kamis (10/12).

Meski begitu, Sujatmiko enggan menyebutkan berapa IUP yang akan dikembalikan ke pemerintah pusat. 

Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) mengamanatkan bahwa setelah enam bulan, maka perizinan akan berada di Pemerintah Pusat.

Presiden Joko Widodo resmi menetapkan UU Minerba ini pada 10 Juni 2020. Mengenai aturan IUP yang diserahkan ke pemerintah pusat ini diatur di dalam ketentuan Pasal 35 UU Minerba. Berikut bunyinya:

Pasal 35

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

  1. nomor induk berusaha
  2. sertifikat standar dan/atau
  3. izin

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

  1. IUP
  2. IUPK
  3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian
  4. IPR
  5. SIPB
  6. izin penugasan
  7. Izin Pengangkutan dan Penjualan
  8. IUJP
  9. IUP untuk Penjualan

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Kideco Kembali Raih Penghargaan Tingkat Nasional

Sebagai perbandingan, pada 2018 saja Kementerian ESDM meminta kepala daerah seluruh Indonesia untuk segera mencabut 2.522 izin pertambangan yang berstatus non clear and clean (CnC). 

Ribuan IUP ini masuk dalam kawasan yang tumpang tindih atau yang masih menunggak pajak dan royalti ke pemerintah.