Pemanfaatan Tailing Untuk Bangun Infrastruktur di Papua

Pemanfaatan Tailing Untuk Bangun Infrastruktur di Papua

Pemanfaatan Tailing Untuk Bangun Infrastruktur di Papua
Pemanfaatan Tailing Untuk Bangun Infrastruktur di Papua

Pada Selasa (15/12) PT Freeport Indonesia bersama Kementerian KLHK serta Kementerian PUPR melepas 4.000 ton tailing dari dermaga di jalan tambang Mile Post 11 Timika ke Merauke, Papua. 

Tailing merupakan bahan tertinggal setelah pemisahan fraksi bernilai bijih besi dalam dunia pertambangan.

Kata tailing merujuk secara spesifik ke limbah murni yang tertinggal di air. 

Tailing ini nantinya digunakan sebagai materi agregat infrastruktur yang diaduk dengan semen atau aspal untuk mengikat campuran menjadi beton atau aspal padat. 

Pengiriman ini merupakan tahap pertama dari rencana dua tahap pengiriman sekitar 7.500 ton materi tailing ke Kabupaten Merauke. 

Pemanfaatan pasir sisa tambang ini adalah bagian dari Peta Jalan Pengelolaan Tailing yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah melalui KLHK mengeluarkan keputusan No. SK.101/Menlhk/PLA/Setjen/PLA.0/1/2019 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Pemanfaatan tailing oleh Kementerian PUPR pertama kali dilakukan oleh pemerintah pusat. 

Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk tailing, merupakan salah satu gagasan penanganan masalah lingkungan di PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Papua. 

Tailing akan dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk membangun infrastruktur.

Tugas KLHK adalah memastikan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  aman untuk digunakan.  

Baca Juga: Petrosea Siapkan Capex US$100 Juta Pada 2021

Di sisi lain, Kementerian PUPR mempunyai tugas menetapkan standar baku mutu infrastruktur yang layak digunakan

Dengan demikian persoalan tailing terkait kelestarian ekosistem pesisir, dapat ditangani.