Pelaku Tambang Minta Aturan Pendukung Segera Tersedia

Pelaku Tambang Minta Aturan Pendukung Segera Tersedia

Pelaku-Tambang-Minta-Aturan-Pendukung-Segera-Tersedia
Pelaku Tambang Minta Aturan Pendukung Segera Tersedia

Dunia usaha pertambangan menyambut baik pasca disahkannya Undang-undang Minerba Nomor 3 2020.

UU Minerba tersebut dinilai jauh lebih baik dengan payung hukum sebelumnya.

Meski begitu, dia berharap pemerintah bisa segera menyusun aturan pendukungnya. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen).

Executive Director Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan pihaknya menyambut baik UU Minerba yang baru.

Lebih baik lagi jika pemerintah segera mempersiapkan aturan pendukung yang menjadi penguat UU tersebut.

“UU ini memberikan kepastian investasi, bukan saja kepada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Tetapi juga kepada pemegang Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),” kata Hendra.

Apalagi, pelaku usaha sangat menanti peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi industri batu bara.

Aturan itu sangat penting karena beberapa perusahaan pemegang PKP2B akan segera berakhir masa kontraknya.

Jika kontrak berakhir, pemegang PKP2B harus mengubah kontrak menjadi IUPK. Hal itu bakal membuat aturan perpajakannya berubah.

Oleh karena itu, Hendra berharap pemerintah bisa segera menerbitkan aturan perlakuan perpajakan bagi perusahaan batu bara.

“Kami berharap itu cepat disusun dan dibahas pelaku usaha,” kata dia.

Selain aturan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut-sebut telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Heri Nurzaman. Aturan turunan UU Minerba tengah dibahas pemerintah.

Baca Juga: Daerah Penghasil Tambang Batu Bara di Indonesia

UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebut-sebut memberi kepastian perpanjangan kontrak kepada perusahaan pertambangan, khususnya batu bara. Dalam beleid itu disisipkan tiga pasal yang membahas kepastian kontrak.