Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan – GCG Petrosea

GCG Petrosea
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Petrosea

Pelaksanaan GCG dalam pengelolaan serta pengawasan aktivitas Petrosea, dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

  • Transparansi Pengungkapan informasi yang memadai, jelas dan akurat kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.
  • Prinsip transparansi juga diterapkan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjaga obyektifitas dan profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan.

Akuntabilitas Petrosea memastikan fungsi, tugas dan wewenang berbagai elemen di dalam organisasi berjalan dengan tertib, serta sesuai dengan tugas dan kewajiban untuk mengelola seluruh sumber daya Perusahaan.

Responsibilitas Seluruh organ dan elemen organisasi menjalankan tugas sehari-hari dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk prinsip tanggung jawab juga tercermin dalam kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan usaha jangka panjang.

Independensi Seluruh organ Petrosea termasuk karyawan, menjalankan tugas dan kegiatannya secara independen dan obyektif, mengutamakan kepentingan Petrosea di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, menghindari konflik kepentingan dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Kewajaran & Kesetaraan

Petrosea berkomitmen untuk memastikan hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dapat terpenuhi dengan wajar. Petrosea juga selalu memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada segenap pemangku kepentingannya.

Dasar Hukum Penerapan GCG

Dalam menerapkan GCG, Petrosea mengacu kepada:

  • Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  • Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 / POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“POJK 21/2015”).
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”).
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Eminten dan Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”).
  • Pedoman Umum GCG Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
  • Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan GCG sudah mulai diterapkan sejak Petrosea didirikan di tahun 1972 dan Petrosea dari waktu ke waktu senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsipprinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran & kesetaraan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG berlandaskan kepada upaya pencapaian visi dan misi Petrosea, serta meningkatkan kepercayaan para pemegang saham atas aktivitas usaha Petrosea yang berkelanjutan. Selain itu, juga untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Petrosea terus berkomitmen untuk taat dalam pelaksanaan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya peraturan terkait penerapan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan) dan lain-lain.

Penerapan GCG di Petrosea, dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG pada seluruh proses bisnis di dalam Petrosea Quality Management System (PQMS).

PQMS merupakan operation framework bagi seluruh kegiatan operasional Petrosea, yang selalu mengutamakan perbaikan keberlanjutan di seluruh aspek baik dalam penerapan GCG, legal compliance, internal audit, quality assurance, K3L, dan prosedur kerja setiap unit usaha, termasuk manajemen aset dan supply chain management.

Di dalam penerapan GCG, Petrosea telah memiliki beberapa kebijakan, di antaranya adalah Board Manual yang mengatur mengenai pedoman kerja Direksi & Dewan Komisaris, GCG Manual yang mengatur mengenai tata kelola Perusahaan, serta Delegation of Authority dan Charter dari masing-masing komite. Pada tahun 2017, Petrosea telah menyelesaikan dan mensosialisasikan Communication Policy yang mengatur mengenai prinsip-prinsip komunikasi Petrosea dengan para pemangku kepentingan.

Baca juga: Ketegangan Perang Dagang AS-China Mereda, Harga Minyak Tertekan

A. Kebijakan GCG

Berikut adalah serangkaian kebijakan internal Pertrosea sebagai pedoman penerapan GCG yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan praktik terbaik yang berlaku:

  1. Anggaran Dasar Perusahaan.
  2. Peraturan Perusahaan.
  3. Kode Etik.
  4. Board Manual.
  5. Delegation of Authority.
  6. GCG Manual.
  7. Standar Pelaksanaan Operasional.
  8. Whistleblowing System.
  9. Kebijakan Manajemen Risiko.
  10. Kebijakan CSR.
  11. Kebijakan Mutu.
  12. Kebijakan HSE.
  13. Kebijakan Komunikasi.
  14. Kebijakan Supply Chain Management.

Seiring dengan perkembangan usahanya, Petrosea menyadari bahwa GCG merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan keberlanjutan usaha Perusahaan. Dengan demikian, pada tahun 2018 Perusahaan akan terus fokus untuk mengimplementasikan dan meningkatkan kualitas sistem GCG.

Petrosea berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG berdasarkan standar terbaik melalui pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang telah mengadopsi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Keseluruhan mekanisme implementasi GCG tersebut dituangkan dalam GCG Manual yang disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 5 September 2016 yang menitikberatkan pada fungsi dan tanggung jawab organ Perusahaan dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan nilai-nilai inti Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Struktur GCG

Struktur GCG Perusahaan terdiri dari organ-organ utama, berikut ini:

  1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan dimana wewenangnya tidak dapat diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang dan/atau Anggaran Dasar.
  2. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
  3. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar.

C. Penilaian GCG Pada tahun 2017

Perusahaan belum melakukan penilaian kembali terhadap implementasi GCG, baik penilaian sendiri maupun oleh pihak ketiga. Namun, Petrosea selalu berkomitmen untuk terus konsisten dalam mengimplementasikan praktik GCG dan secara berkelanjutan terus memperbaiki pelaksanaan GCG di seluruh area berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkini, rekomendasi dari komite Perusahaan maupun temuan dari audit internal apabila ada.