Pekerjaan Rumah Menteri ESDM yang Baru

Nasib enam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tahun 2018 sejatinya masih belum jelas. Sebab, persoalan administrasi dan hukum masih mengganjal hasil penawaran prioritas maupun proses lelang blok tambang tersebut. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan 10 WIUP dan 3 WIUPK baru di tahun 2019 ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 181 K/30/MEM/2019 tentang WIUP dan WIUPK Periode tahun 2019, total nilai Kompensasi Data dan Informasi (KDI) 13 wilayah tambang baru tersebut mencapai Rp 2,24 triliun. Sesuai regulasi, proses penawaran prioritas dan lelang untuk WIUPK menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Sementara untuk WIUP ada di tangan pemerintah daerah.

Baca juga : Perusahaan Batu Bara Terbesar Di Indonesia Tahun Ini

Direktur Bina Program Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid Agung memastikan, pihaknya akan memproses tiga WIUPK yang menjadi kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni melalui penawaran prioritas terlebih dulu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Baru setelahnya akan dilakukan lelang secara terbuka terkait penawaran prioritas tersebut.

Adapun, ketiga WIUPK tersebut adalah tambang nikel yang terletak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Yakni WIUPK Pongkeru dengan luas 4.252 hektare (ha) dan nilai KDI sebesar Rp 485,2 miliar, WIUPK Lingke Utara dengan luas 943 ha dan nilai KDI Rp 78,86 miliar, serta WIUPK Bulubalang seluas 1.666 ha dengan nilai KDI Rp 143,3 miliar.

Wafid mengatakan bahwa ketiga WIUPK baru tersebut baru dapat diproses setelah ditetapkannya Menteri ESDM di kabinet yang baru. Suka atau tidak, Kementerian ESDM sejatinya memiliki banyak Pekerjaan Rumah dalam proses penawaran prioritas dan lelang blok tambang minerba. Bagaimana tidak, enam WIUPK pada tahun 2018 lalu saja, hingga kini nasibnya belum juga jelas.

Dua blok tambang nikel yakni WIUPK Matarape dan WIUPK Bahodopi Utara sebenarnya sudah jatuh ke tangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melalui tahapan penawaran prioritas pada Agustus 2018 lalu. Namun, hingga kini Antam belum dapat menggarap kedua WIUPK itu lantaran proses penawaran prioritas tersebut dinilai maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia

Sementara, empat WIUPK lainnya, yakni Suasua (nikel), Latao (nikel), Kolonodale (nikel) dan juga Rantau Pandan (batubara) juga masih tak bisa berproses di lelang terbuka lantaran terganjal persoalan administrasi dan hukum. Khususnya karena masalah tumpang tindih lahan dan perizinan.

Di sisi lain, 10 WIUP yang siap dilelang hingga kini pun nasibnya masih menggantung di tangan pemerintah daerah masing-masing. Bahkan, jumlahnya telah berkurang satu setelah pada 6 Februari 2019 lalu status WIUP blok tambang emas Silo di Jember telah dicabut, lantaran diprotes oleh Pemda setempat.

Berkaca dari kondisi tersebut, Wafid mengklaim bahwa proses penetapan WIUP/WIUPK tahun 2019 ini telah memperhatikan evaluasi dari proses tahun lalu. Namun, Wafid tidak bisa menjamin bahwa 13 WIUP/WIUPK tahun 2019 ini akan sepenuhnya terbebas dari permasalahan administrasi dan hukum.

Sementara itu, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif berpendapat bahwa penetapan WIUP/WIUPK tersebut dilakukan dalam upaya penertiban administrasi pertambangan di tanah air. Kendati begitu, Irwandy menekankan dua persoalan yang harus diperhatikan. Aspek administrasi dan hukum yang harus clear and clean (CnC) dan validasi nilai KDI.

Sumber : Kontan 20 Oktober 2019