Patokan Harga Minerba

Patokan Harga Minerba

Patokan Harga Minerba
Patokan Harga Minerba

Kementerian ESDM terkait perubahan ketiga  atas Permen ESDM No. 7 tahun 2017 tentang tata cara penetapan (HPM) Harga Patokan Mineral dan (HPB) Harga Patokan Batu bara, menyampaikan 11 substansi Peraturan Menteri No. 11 tahun 2020.

Pertama bahwa penetapan HPM dan HPB itu ditetapkan dengan mempertimbangkan pasar internasional, mempertimbangkan juga keperluan nasional untuk melakukan peningkatan nilai tambah, dan mempertimbangkan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan sebagai harga batas bawah. Transaksi dapat dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3 persen. 

Untuk mengantisipasi perbedaan kutipan harga atau penalty mineral pengotor, seperti kadar Fe dan Mg yang melebihi standar.

Ketiga, Permen ESDM tersebut juga menentukan, dalam melakukan pembelian bijih nikel, pihak lain wajib mengacu pada HPM.

Lalu, keempat, penambahan publikasi harga timah mengacu pada Jakarta future exchange dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif indonesia alias Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX).

Kelima, formulasi HPM dan HPB pada saatnya ditetapkan perbulan melalui Kepmen ESDM. 

Keenam, dilapangan verifikasi kualitas dan kuantitasnya wajib dilakukan oleh surveyor pelaksana, yang akan menerbitkan laporan hasil verifikasi (LHV).

Ketujuh, Dirjen Minerba menentukan surveyor dan menetapkan surveyor sebagai verifikator penjualan mineral dan batu bara di lapangan.

Kedelapan, penjualan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit (umpire) apabila terjadi perbedaan hasil analisa antara kualitas mineral antara penjual dan pembeli.

Kesembilan, ketentuan formula HPM dan HPB itu juga diatur dalam permen ini dapat ditinjau setiap 6 bulan. 

Baca Juga: Harga Emas Naik Rp 11.000

Kesepuluh, sanksi bagi yang tidak mengacu HPM dan HPB. Sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kemudian Sanksi administrasi dikenakan kepada pemegang IUP yang melakukan penjualan di bawah HPM.

Kesebelas,  Permen ini secara Undang-Undang diberlakukan terhitung 30 hari setelah diundangkan sejak 14 April 2020.