Omnibus Law Demi Investasi Pertambangan

Omnibus Law Demi Investasi Pertambangan

Omnibus-Law-Demi-Investasi-Pertambangan
Omnibus Law Demi Investasi Pertambangan

Di tengah makin mewabahnya kasus covid-19 atau virus corona, pemerintah masih seksama memperhatikan iklim investasi di dalam negeri.

Salah satunya adalah nasib investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Untuk menggenjot investasi ini, terdapat dua regulasi yang tengah jadi perhatian yakni revisi undang-undang Minerba dan Omnibus Law.

Sebanyak 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di RUU Minerba diserahkan ke DPR RI.

Plt Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Hario Seto menyebut hal ini sebagai upaya mendalami relevansi RUU Minerba, sehingga terjadi sinergi antar lembaga, di mana pembahasannya sudah berjalan cukup lama, sekitar 10 tahun. 

“Upaya pemerintah dan DPR melihat kembali relevansi dari pasal-pasal yang ada di dalam UU Minerba yang lama terutama yang terkait dengan hubungan dengan kementerain dan sektor lain,” ungkapnya. 

Hal lain yang tidak kalah penting menurutnya adalah kepastian perpanjangan status Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) dan Kontrak Karya (KK) menjadi  Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK). Dilihat dari sudut pandang usaha, menurutnya sangat dibutuhkan kepastian. 

Baca Juga: Proyek Kilang Gas Alam Ditunda karena Wabah Corona

“Sudut pandang pasar kepastian invetasi dari perusahaan terserbut yang mungkin kontraknya akan banyak berakhir dari sekarang sampai 2025 saya pikir ini upaya yang harus didahulukan,” imbuhnya.